110 Anak Indonesia Diduga Terpapar Terorisme, Begini Modus Perekrutannya

Laporan Ramadhan L Q 

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Sebanyak 110 anak usia 10 hingga 18 tahun di Indonesia diduga telah terekrut atau terpapar jaringan terorisme.

Hal itu diungkapkan Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (18/11/2025).

"Hingga saat ini, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri mencatat ada sekitar 110 anak-anak yang memiliki usia antara 10 hingga 18 tahun, tersebar di 23 provinsi yang diduga direkrut oleh jaringan terorisme," kata Trunoyudo.

Baca juga: Waspada! Jaringan Terorisme Incar Anak-anak Melalui Ruang Digital, Lima Pria Ditangkap Polisi

Dia menjelaskan Densus 88 telah melakukan serangkaian upaya pencegahan terhadap anak-anak yang teradikalisasi.  Beberapa intervensi signifikan antara lain:

1. Anak teradikalisasi yang berniat melakukan aksi teror di Banten pada akhir 2024.

2. Anak teradikalisasi yang berniat melakukan aksi teror di Bali dan Sulawesi Selatan pada Mei 2025.

3. Intervensi terhadap 29 anak di 17 provinsi yang berniat melakukan aksi teror pada September 2025.

4. Intervensi terhadap seorang anak teradikalisasi yang berniat melakukan aksi teror di Jawa Tengah pada Oktober 2025.

5. Intervensi terhadap 78 anak teradikalisasi di 23 provinsi pada 18 November 2025.

"Wilayah terbesar meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur," ucap Trunoyudo.

Modus Propaganda Digital

Perekrutan jaringan terorisme dilakukan secara bertahap, dimulai dari penyebaran propaganda melalui platform terbuka seperti Facebook, Instagram, dan game online. 

"Target yang dianggap potensial kemudian diajak berkomunikasi secara pribadi melalui WhatsApp atau Telegram," ungkap Trunoyudo.

Sementara materi propaganda disebarkan dalam bentuk video pendek, animasi, meme, serta musik untuk membangun kedekatan emosional dan menumbuhkan ketertarikan ideologis.

"Berdasarkan hasil asesmen, kerentanan anak dipengaruhi oleh sejumlah faktor sosial. Salah satunya adalah bullying dalam status sosial broken home dalam keluarga. Kemudian faktor kurang perhatian keluarga, pencarian identitas jati diri, marginalisasi sosial, serta minimnya kemampuan literasi digital dan pemahaman agama," paparnya.

Namun Trunoyudo memastikan peristiwa peledakan di SMA Negeri 72 Jakarta pada 7 November 2025 yang melibatkan seorang pelajar tidak terkait radikalisasi online. 

Dia menegaskan motif peledakan di SMA Negeri 72 Jakarta adalah aksi balas dendam akibat bullying dan meniru kasus penembakan massal di luar negeri.

"Pelaku melakukan aksi karena menjadi korban bullying dari rekannya dan meniru pelaku penembakan massal di luar negeri sebagai metode untuk melakukan aksi balas dendam, bukan melakukan aksi karena keyakinan atas salah satu paham atau ideologi," ucapnya.

Empat Rekomendasi Polri

Berdasarkan evaluasi penanganan, Polri mengajukan empat rekomendasi utama:

1. Kajian regulasi terkait pembatasan dan pengawasan penggunaan media sosial bagi anak di bawah umur.

2. Pembentukan tim terpadu lintas kementerian/lembaga untuk deteksi dini, edukasi, intervensi pencegahan, penegakan hukum, dan pendampingan psikologis.

3. Penyusunan SOP teknis bagi seluruh pemangku kepentingan agar penanganan berlangsung cepat dan seragam.

4. Pelibatan seluruh unsur masyarakat, termasuk orang tua dan guru, untuk memutus rantai rekrutmen online.

"Polri menegaskan komitmen untuk melindungi anak-anak Indonesia, beserta seluruh kementerian dan lembaga, dan BNPT, KPAI, dan LPSK, serta seluruh kementerian stakeholder terkait, terhadap dari ancaman radikalisasi eksploitasi ideologi maupun kekerasan digital untuk melindungi anak-anak Indonesia, serta terus bekerja sama dengan seluruh unsur-unsur pemerintah serta masyarakat," tutur Trunoyudo. (m31)