Indonesia - Norwegia Sepakati Perdagangan Karbon Berbasis Teknologi, Potensi Ekonomi Capai USD 350

TRIBUNNEWSDEPOK, JAKARTA - Indonesia dan Norwegia mencapai kesepakatan bersejarah dalam perdagangan karbon internasional berbasis teknologi.

Kesepakatan ini terjadi dalam kegiatan Conference of Parties ke-30 (COP30) di Belem, Brasil, Kamis (13/11/2025).

Bertempat di Paviliun Idonesia, Letter of Inten (LoI) dari kesepakatan ini ditandatangani Menteri Lingkungan Hidup Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol bersama Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia Andreas Bjelland Eriksen. 

Baca juga: Langgar Ketentuan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Segel Tambang PT KS

Menteri LH/Kepala BPLH RI Hanif Faisol, mengatakan kfesepakatan ini diawali dengan penandatanganan Framework Agreement Generating Based Incentive antara PT PLN (Persero) dan Global Green Growth Institute (GGGI), di bawah payung kerja sama bilateral antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Norwegia. 

"Melalui perjanjian ini, Indonesia akan menyalurkan hasil mitigasi emisi sebesar 12 juta ton CO₂e dari proyek energi terbarukan, dengan potensi nilai ekonomi mencapai USD 350 juta," kata Hanif dalam keterangan tertulis, Kamis (13/11/2025).

Dia menjelaskan penandatanganan kerjasama ini menjadi bagian dari implementasi Generation- Based Incentive (GBI) Programme dan merupakan tindak lanjut konkret dari kerja sama Indonesia–Norwegia yang telah disepakati antara KLH/BPLH bersama dengan Kementerian Iklim dan Lingkungan Norwegia.

"Penandatanganan Framework Agreement PLN–GGGI menjadi tonggak penting menuju kesepakatan Mitigation Outcome Purchase Agreement (MOPA) yang dijadwalkan akan ditandatangani pada akhir Desember 2025," ucap Hanif.

Implementasi MOPA ini akan menjadikan Indonesia negara pertama di dunia yang menjalankan perdagangan karbon internasional berbasis Article 6.2 Paris Agreement, sekaligus memperluas mekanisme pasar karbon nasional menuju sektor teknologi energi bersih.

"Ini merupakan langkah besar menuju implementasi Article 6.2 Perjanjian Paris dengan dimulainya perdagangan karbon internasional berbasis teknologi (technology-based solutions) pertama dari Indonesia," papar Hanif.

Selama ini, kerja sama bilateral Indonesia–Norwegia berfokus pada sektor Nature-Based Solutions (NBS) melalui skema Result-Based Contribution (RBC) Norwegia yang telah memberikan kontribusi hingga USD 260 juta bagi kinerja pengelolaan hutan Indonesia.

“Kami memandang kerja sama ini bukan akhir, tetapi awal dari fase implementasi nyata. Indonesia ingin memastikan pasar karbon yang dibangun berintegritas tinggi, transparan, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat serta lingkungan,” ungkap Hanif.

Dengan langkah baru ini, Indonesia resmi memasuki fase perdagangan karbon berbasis teknologi—sebuah lompatan penting dalam diversifikasi sumber mitigasi emisi menuju transisi energi rendah karbon.

“Kami mengapresiasi komitmen Norwegia yang bersedia menanggung Share of Proceeds sebesar lima persen untuk kegiatan adaptasi. Indonesia mengusulkan agar dana ini disalurkan melalui mekanisme Dana Iklim Nasional, sehingga pelaksanaannya lebih efektif dan sejalan dengan prioritas nasional,” tambah Hanif.

Sementara Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia, Andreas Bjelland Eriksen, menyatakan keyakinannya terhadap kesiapan Indonesia dalam memimpin agenda perdagangan karbon berintegritas tinggi di tingkat global.

“Bagi Norwegia, keberhasilan pelaksanaan program ini baru merupakan awal. Kami yakin langkah bersama ini akan membuka jalan bagi kolaborasi yang lebih luas di bidang teknologi dan investasi hijau. Indonesia telah membuktikan kesiapan dan kapasitas politiknya untuk memimpin inisiatif karbon berintegritas tinggi—sebuah sinyal kuat bagi para investor global dan pemerintah di seluruh dunia,” jelas Andreas Bjelland Eriksen,