Siap Maju di Pilkada Jawa Barat, Ini Gagasan yang Bakal Dibawa Bima Arya untuk Memajukan Jabar

W: Kalau begitu apa yang Kang Bima akan lakukan untuk pemerataan pembangunan di Jawa Barat?

Bima: Yang punya wilayah kan walikota dan bupati di setiap daerah. Gubernur hanya melakukan proses konsultasi, fasilitasi dan merangkul semua agar satu irama.

Jadi seharusnya gubernur bisa duduk bersama dengan semua kota dan kabupaten untuk berbicara mana sih yang dibutuhkan.

Misalnya, visi ke depan target kita sektor pariwisata menyumbang sekian persen bagi pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai target itu maka kebutuhannya di infrastruktur dan sumber daya manusia.

Apa mesti disiapkan oleh kota/kabupaten adalah terkait pembangunan sekolah dan infrastruktur jalan. Kita bicarakan bersama mana yang dananya dari kota/kabupaten dan mana yang disiapkan provinsi.

W: Saya teringat ketika pembangunan Papua. Ada satu badan percepatan pembangunan Papua yang dipimpin wakil presiden. Apakah di Jawa Barat perlu adanya badan koordinasi percepatan pembangunan Jabar Selatan?

Bima: Sebetulnya kan sudah ada Patimban. Struktur organisasinya sudah ada, ditunjuk oleh gubernur. Semacam badan otorita seperti IKN (Ibu Kota Nusantara). Kalau di Jabodetabek, sudah ada aglomerasi. Jadi Kabupaten/Kota Bogor, Kabupaten/Kota Bekasi, Depok dan Cianjur nanti digarap khusus dewan aglomerasi. Itu sudah ada strukturnya.

W: Pada Pemilu 2024 kemarin, hampir 56 persen pemilih Gen Z dan milenial. Apakah Kang Bima punya data untuk Pilkada Jabar tahun ini?

Bima: Kurang lebih sama. Gen Z 27 persen, milenial 26 persen, Gen X 20 persen, sisanya 10-11 persen generasi baby boomers dan lain-lain. Artinya, anak muda itu akan menentukan Jawa Barat.

Mereka inilah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin kita di 2045. Mereka yang akan menjadi gubernur, bupati, walikota dan presiden pada 2045 nanti. Terlepas dari target-target politik, saya kira kita harus memberikan atensi kepada mereka.

W: Apa yang kira-kira akang prioritas untuk Gen Z ini? Banyak orang mengatakan ketangguhan mental dan spiritual anak-anak ini agak rapuh. Apakah ini akan menjadi atensi? Lalu program apa yang pas untuk mereka ini? Apakah perlu ditingkatkan jumlah hotspot atau layanan internet?

Bima: Banyak yang bilang Gen Z itu generasi stoberi, bagus tetapi kalau ditoyor cepat hancur. Namun kita tidak seharusnya memandang seperti itu karena setiap generasi punya karakter masing-masing. Mari kita lihat potensi mereka. Kita bicara tentang generasi yang jauh lebih cerdas dan jauh lebih terkoneksi dibanding zaman saya dulu. Tugas kita adalah menyiapkan apa saja yang dibutuhkan mereka selain akses internet. Dunia kini serba digital. Saya cek anak-anak muda menghabiskan kuota Rp 50 ribu, 100 ribu, Rp 150 ribu hingga Rp 200 ribu per bulan. Begitu kuota gak ada, mereka mati gaya. Kita tentu berpikiran positif, ini bukan untuk gaming, ini untuk mereka belajar.

Menurut saya salah satu prioritas pemerintah provinsi kedepan, memastikan kuota bagi anak-anak muda ini agar mereka terus terakses ke internet dan menyiapkan diri.

W: Emak-emak tidak kalah penting karena dari rumah tangga mereka mengatur kepentingan. Apa kebijakan untuk emak-emak?

Bima: Emak-emak ini jangan sampai terjerat pinjol (pinjaman online). Saat jadi walikota, banyak emak-emak curhat melalui DM (Direct Message) di Instagram: Pak Wali boleh gak pinjam uang? Pinjamnya bukan Rp 500 ribu sampai 1 juta tetapi Rp 20 juta hingga 50 juta karena terjerat pinjol. Kan kasihan. Ini persoalannya struktural.

Pinjol itu memang ada yang legal, yang jadi masalah adalah pinjol ilegal yang kemudian ditagih debt collector sehingga merusak rumah tangga dan kehidupan sosial. Ini harus ditangani serius.

Kita punya Bank Jabar, kita bisa koordinasikan BPR (Bank Perkreditan Rakyat) yang kemudian bisa secara sistematis mencegah agar tidak terjebak pinjol dan menyelesaikan persoalan ini dengan mencicil.

Kuncinya adalah UMKM. Kalau emak-emak diberdayakan dengan masuk ke sektor UMKM, mereka akan lebih produktif. LaLu mereka diberi akses permodalan sehingga tidak terjebak pinjol. UMKM ini bukan hanya soal permodalan tetapi juga pendampingan. Seringkali mereka dikasih modal di awal lalu dilepas sehingga modalnya habis. Kita harus ada pendampingan secara terstruktur, sistematis dan masif bagi sektor UMKM ini.

W: Kang Bima, saya mencatat bahwa selama 10 tahun di Kota Bogor, Anda menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntable. Begitupun pelayanan terhadap publik yang mudah diakses dan terjangkau serta pembangunan infrastruktur. Mungkin ada closing statement kang?

Bima: Selama 10 tahun saya berikhtiar untuk membangun tiga hal. Pertama, membangun aktor-aktor. Kedua, membangun sistem. Ketiga, menciptakan kultur atau kebiasaan. Saya berharap ada aktor-aktor baru yang siap meneruskan saya, ada calon walikota, sekda dan kepala dinas.

Lalu ada kebiasaan-kebiasaan baru yang jauh lebih baik dan melayani. Birokrasi sekarang lebih siap berkolaborasi dan mendengar, serta melayani bukan dilayani. Saya optimis dengan masa depan Kota Bogor. Untuk warga Bogor, jangan salah pilih walikota. (Ron)

Artikel ini telah tayang di Tribunbekasi.com