Kader Partai Buruh Ingatkan Fokus Utama Kelas Pekerja Bukan Capres

Terutama, partai yang terang-terangan mendukung pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur Omnibuslaw.

Hal itu disampaikan Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI, Said Iqbal saat ditemui di tengah aksi May Day, kawasan Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (1/5/2023). 

Baca juga: Airlangga Hartarto Sebut Partai Golkar Punya Filosofi yang Sama dengan Partai Demokrat

"Kami akan kampanyekan jangan pilih partai politik yang pro terhadap Omnibuslaw Cipta Kerja. Partai politik harus dihukum oleh rakyat," ujar Said.

Menurut Said, May Day yang diikuti oleh 50.000 orang lebih ini baru permulaan.

Oleh karenanya, ia menegaskan kepada seluruh partai politik, agar tidak meremehkan kekuatan partai yang dominan bercorak oranye tersebut.

"Ini masih permulaan, 50 ribu buruh, jangan main-main. Silakan tantang Partai Buruh. Silakan saja, orang-orang kecil ini diabaikan suaranya," kata dia.

Baca juga: Gembong Ingatkan Kader PDIP untuk Pasarkan Nama Ganjar di Ibu Kota sebagai Bacapres 2024

Said pun mengancam, pihaknya akan melakukan berbagai upaya pemogokan kerja, jika suaranya diabaikan. 

"Kami setop produksi lima juta buruh, petani, nelayan, dan kelompok-kelompok lain terhadap tolak RUU kesehatan, kami bersama Ikatan Dokter Indonesia, perawat, dan bidan dan organisasi kesehatan lain," kata Said.

"Bagaimana mungkin profesi kedokteran, konsil kedokteran, itu para profesor-profesor nyawa manusia dipertaruhkan, negara enggak usah ikut campur, negara enggak paham, kami tahu birokrat korup," lanjutnya. 

Sementara itu, dalam satu tuntutannya, Partai Buruh dan Serikat Pekerja menuntut agar pemerintah mencabut parlementary threshold 4 persen dan presidential hreshold 20 persen.

Baca juga: Ganjar Pranowo Senang Dapat Cokelat dari Megawati Soekarnoputri Saat Pertemuan PDIP dan PPP

Pasalnya, kata Said, pihaknya sudah mengajukan judicial review parlementary threshold 4 persen secara resmi. 

"Hasil survey dan simulasi partai buruh, Partai Buruh akan mendapatkan 30 kursi di 29 dapil (daerah pemilihan), 16 Provinsi," jelas Said.

Pihaknya pun lantas menjanjikan, jika Partai Buruh masuk ke dalam parlemen, maka UU Omnibuslaw akan dicabut.

Begitupun dengan UU Minerba, UU Listrik, UU KPK, UU KUHP, serta RUU Kesehatan.

"Kami akan tolak RUU kesehatan, kami akan berikan jaminan perumahan, jaminan pengangguran, jaminan air bersih dan jaminan kesehatan juga," tegas Said.

Baca juga: Ketum PDIP Megawati Sebut Banyak yang Antre untuk Jadi Cawapres Ganjar Pranowo

"Kami akan berikan rakyat 500 ribu yang miskin, hanya butuh Rp 180 triliun, Partai Buruh akan berjuang. Partai Buruh pro jaminan sosial," lanjutnya. 

Untuk informasi, Partai bernomor urut 6 dalam Pemilu 2024 nanti, telah menjaring empat nama untuk maju ke bursa Pilpres 2024 mendatang. Ke empat orang tersebut di antaranya, Said Iqbal, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Najwa Shihab. (m27/m40)