Kader Partai Buruh Ingatkan Fokus Utama Kelas Pekerja Bukan Capres

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA -- Presepsi tentang arah dukungan Partai Buruh ke salah satu calon presiden (Capres) menjadi sorotan baru-baru ini.

Adapun presepsi itu terbangun sejak Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengucapkan selamat atas pencalonan Ganjar Pranowo sebagai Capres.

Ditambah lagi, seusai melaksanakan perayaan Hari Buruh se-Dunia 1 Mei 2023 lalu, Said Iqbal, mengunjungi Ganjar Pranowo di kawasan Jakarta Selatan.

Gestur politik ini kemudian ditangkap oleh sebagian publik sebagai arah dukungan Partai Buruh kepada capres tertentu.

Baca juga: Partai Buruh dan Serikat Pekerja Haramkan Jalin Koalisi dengan Partai yang Dukung UU Cipta Kerja

Keriuhan muncul, tanpa kecuali di media sosial. Partai Buruh sendiri sudah berulang-ulang menegaskan belum menentukan dukungan Capres.

Partai berwarna oranye ini baru akan memutuskan dukungan tersebut yang rencananya akan digelar Juni 2023.

Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi Partai Buruh, Adityo Fajar buka suara terkait hal itu.

"Rakyat harus terus melakukan kontrol terhadap parpol. Di prinsip itu saya setuju. Kecam bila perlu, sekeras-kerasnya, jika dianggap atau dikhawatirkan melenceng. Saya suka baca komentar-komentar keras anak muda di media sosial. Anak muda memang punya hak untuk bicara keras kepada penguasa dan mereka yang berniat berkuasa," ucap Fajar melalui keterangan tertulisnya, Kamis (4/5/2023).

Baca juga: Pemilu 2024, Partai Buruh Tidak Akan Berkoalisi dengan Partai Pendukung Omnibus Law

Sementara itu upaya mendukung Capres semakin menggelinding seiring munculnya beberapa nama bacapres.

Berbagai parpol mencoba membangun pendekatan politik satu dengan yang lain.

Koalisi yang mulanya terbentuk, tak menutup peluang akan disusun ulang. Belakangan, nama-nama calon wakil presiden juga mulai digaungkan.

"Tak terhindarkan dalam sistem presidensial perhatian besar akan tertuju ke sosok presiden terpilih. Wajar. Sebagai partai kelas pekerja, kalau saya yang utama adalah persatuan kelas pekerja. Soal capres taruhlah nomor tiga. Agenda perbaikan hidup kelas pekerja itu hal yang pokok, dukungan kepada capres hanya boleh ditempatkan dalam koridor itu. Jangan sampai justru memecah," ungkap dia.

Sebagai informasi, persatuan kelas pekerja merupakan dasar terbentuknya Partai Buruh. Partai ini dibangun ulang oleh 11 elemen organisasi kelas pekerja.

Mereka terdiri dari organisasi buruh, petani, miskin kota, PRT dan kaum perempuan.

Partai Buruh mengusung Negara Kesejahteraan (welfare state) sebagai tujuan perjuangan. Lahirnya Omnibus Law Cipta Kerja menjadi katalisator utama upaya membangkitkan kembali Partai Buruh.

"Presiden Partai berulang-ulang bilang, Undang-Undang Cipta Kerja itu seperti bensin yang dituangkan dalam api juang kelas pekerja untuk mendirikan ulang partainya sendiri. Causa sine qua non, sesuatu yang jadi penyebab. Jadi pijakan kami akan selalu itu. Tanpa kecuali dalam dukungan kepada capres. Tidak boleh dan tidak mungkin melenceng dari itu," papar Fajar.

Sebagai partai baru peserta Pemilu, Partai Buruh tidak bisa mengusung calon presiden sendiri.

Hambatan Presidential Treshold (PT) sebesar 20 persen menjadi halangan partai-partai baru dan partai-partai non parlemen untuk mengusung calon presidennya sendiri.

Partai Buruh sedang melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi mengenai PT. Ini merupakan upaya sekali lagi untuk membuka ruang demokrasi lebih lebar.

Semakin banyak kandidat capres akan memberikan publik pilihan yang lebih luas. Selain itu semakin banyak kandidat yang bertarung, semakin mungkin lebih banyak kepala memaparkan gagasan yang bisa ditawarkan untuk memperbaiki kehidupan bangsa.

"Kita setuju PT 0 persen. Itu bagus. Sehat buat demokrasi. Kenapa takut dengan keberagaman kandidat? Satu, dua, tiga warna, membonsankan. Itu kenapa pelangi terlihat indah. Tetapi sebagai Ketua Bidang Ideologi, tugas utama saya menjaga garis ideologi partai. Termaksud apakah garis ideologi partai masih sejalan dengan kandidat capres yang diusung atau didukung. Itu yang primer, saya akan pasang badan di situ!," ujarnya.

Haramkan Jalin Koalisi dengan Partai yang Dukung UU Cipta Kerja

Sebelumnya diberitakan dalam perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day 2023, Partai Buruh dan Serikat Pekerja menegaskan bahwa tak akan mendukung dan menjalin koalisi dengan partai manapun.

Terutama, partai yang terang-terangan mendukung pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur Omnibuslaw.

Hal itu disampaikan Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI, Said Iqbal saat ditemui di tengah aksi May Day, kawasan Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (1/5/2023). 

Baca juga: Airlangga Hartarto Sebut Partai Golkar Punya Filosofi yang Sama dengan Partai Demokrat

"Kami akan kampanyekan jangan pilih partai politik yang pro terhadap Omnibuslaw Cipta Kerja. Partai politik harus dihukum oleh rakyat," ujar Said.

Menurut Said, May Day yang diikuti oleh 50.000 orang lebih ini baru permulaan.

Oleh karenanya, ia menegaskan kepada seluruh partai politik, agar tidak meremehkan kekuatan partai yang dominan bercorak oranye tersebut.

"Ini masih permulaan, 50 ribu buruh, jangan main-main. Silakan tantang Partai Buruh. Silakan saja, orang-orang kecil ini diabaikan suaranya," kata dia.

Baca juga: Gembong Ingatkan Kader PDIP untuk Pasarkan Nama Ganjar di Ibu Kota sebagai Bacapres 2024

Said pun mengancam, pihaknya akan melakukan berbagai upaya pemogokan kerja, jika suaranya diabaikan. 

"Kami setop produksi lima juta buruh, petani, nelayan, dan kelompok-kelompok lain terhadap tolak RUU kesehatan, kami bersama Ikatan Dokter Indonesia, perawat, dan bidan dan organisasi kesehatan lain," kata Said.

"Bagaimana mungkin profesi kedokteran, konsil kedokteran, itu para profesor-profesor nyawa manusia dipertaruhkan, negara enggak usah ikut campur, negara enggak paham, kami tahu birokrat korup," lanjutnya. 

Sementara itu, dalam satu tuntutannya, Partai Buruh dan Serikat Pekerja menuntut agar pemerintah mencabut parlementary threshold 4 persen dan presidential hreshold 20 persen.

Baca juga: Ganjar Pranowo Senang Dapat Cokelat dari Megawati Soekarnoputri Saat Pertemuan PDIP dan PPP

Pasalnya, kata Said, pihaknya sudah mengajukan judicial review parlementary threshold 4 persen secara resmi. 

"Hasil survey dan simulasi partai buruh, Partai Buruh akan mendapatkan 30 kursi di 29 dapil (daerah pemilihan), 16 Provinsi," jelas Said.

Pihaknya pun lantas menjanjikan, jika Partai Buruh masuk ke dalam parlemen, maka UU Omnibuslaw akan dicabut.

Begitupun dengan UU Minerba, UU Listrik, UU KPK, UU KUHP, serta RUU Kesehatan.

"Kami akan tolak RUU kesehatan, kami akan berikan jaminan perumahan, jaminan pengangguran, jaminan air bersih dan jaminan kesehatan juga," tegas Said.

Baca juga: Ketum PDIP Megawati Sebut Banyak yang Antre untuk Jadi Cawapres Ganjar Pranowo

"Kami akan berikan rakyat 500 ribu yang miskin, hanya butuh Rp 180 triliun, Partai Buruh akan berjuang. Partai Buruh pro jaminan sosial," lanjutnya. 

Untuk informasi, Partai bernomor urut 6 dalam Pemilu 2024 nanti, telah menjaring empat nama untuk maju ke bursa Pilpres 2024 mendatang. Ke empat orang tersebut di antaranya, Said Iqbal, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Najwa Shihab. (m27/m40)