Pemerintah Diminta Kaji Ulang Lokasi Pemukiman Penduduk yang Dekat dengan Depo Pertamina Plumpang

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Leonardus Wical Zelena Arga

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Analis Politik dan Kebijakan Publik, Adib Miftahul angkat suara terkait kebakaran Depo Pertamina Plumpang.

Menurutnya, jika dilihat dari perspektif teori kebijakan publik, kemaslahatan masyarakat adalah yang utama.

"Maka dari itu terkait Depo Plumpang yang tidak jauh dari pemukiman penduduk, memang harus dikaji ulang," ujar Adib saat dihubungi Warta Kota, Rabu (8/3/2023).

Adib pun meyakini pasti ada sesuatu yang salah dari kejadian kebakaran Depo Pertamina Plumpang itu.

Hal tersebut karena depo Bahan Bakar Minyak (BBM) yang memiliki risiko luar biasa, malah di sekitarnya muncul pemukiman padat penduduk.

"Dan ini adalah bahaya yang cukup tinggi menurut saya. Makanya saya kira perlu dikaji ulang," ucap Adib.

Baca juga: Korban Kebakaran Depo Plumpang Ada dari Kota Bogor, Mau Rayakan Ultah Ke-4 Tewas Terbakar

Kajian ulang yang dimaksud oleh Adib adalah pemerintah dapat segera memutuskan apakah warganya direlokasi atau deponya yang dipindah.

Ia pun mempertanyakan alasan dulu ratusan warga tersebut bisa tinggal di sekitar Depo Pertamina Plumpang.

Padahal kata Adib, sudah jelas-jelas depo itu adalah objek vital. Di mana terdapat aturan bahwa tidak boleh ada pemukiman penduduk di sekitarnya.

Baca juga: Bambang Setiyono Ketua RW 01 Rawa Badak Selatan Ungkit Rencana Buffer Zone Depo Pertamina Plumpang

"Kok bisa warga itu bisa mendiami ya. Padahal kan itu tanah milik Pertamina. Dan risikonya sangat besar apabila tinggal dekat situ," kata Adib.

Sebagai informasi dilansir dari PPID DKI Jakarta, hingga saat ini tercatat oleh Dinas Kesehatan (Dinkes), korban meninggal dunia berjumlah 19 jiwa.

Sedangkan 35 orang mengalami luka-luka, dan sedang dalam penanganan tim medis di sembilan rumah sakit.

Baca juga: DPRD DKI Fraksi PKS Meminta Penyebab Kebakaran Depo Pertamina Plumpang Disampaikan Transparan

Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melaporkan sebanyak 256 jiwa masih mengungsi, dengan rinciannya:

1. Kantor PMI Jakarta Utara berkurang 15 jiwa, sehingga menjadi 157 jiwa; 

2. RPTRA Rasella 19 jiwa;

3. Posko Pengungsian RW 09 Kelurahan Rawa Badak Selatan berjumlah 80 jiwa. (m36)