Kebakaran Depo Pertamina

DPRD DKI Fraksi PKS Meminta Penyebab Kebakaran Depo Pertamina Plumpang Disampaikan Transparan

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS, Suhud Alynudin meminta penjelasan secara transparan penyebab kebakaran Depo Pertamina Plumpang. 

Penulis: Leonardus Wical Zelena Arga | Editor: murtopo
Wartakotalive.com/Leonardus Wical Zelena Arga
Warga mengais-ngais di renruntungan puing mencari barang mereka yang masih tersisa pasca kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara. 

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Leonardus Wical Zelena Arga

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKS, Suhud Alynudin meminta penjelasan secara transparan penyebab kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, pada Jumat (3/3/2023) malam.

"Terkait ledakan di pipa Pertamina Plumpang, selain penanganan korban, hal terpenting adalah penyeledikan dan transparansi informasi penyebab kebakaran," ujar Suhud berdasarkan keterangannya, Senin (6/3/2023).

Hal tersebut sangat penting mengingat Depo Pertamina Plumpang merupakan salah satu objek vital yang seharusnya dijaga dengan keamanan tingkat tinggi.

Suhud mengatakan, transparansi informasi penting untuk mencegah spekulasi liar yang berkembang di masyarakat terkait penyebab ledakan. 

"Penjelasan yang jujur dan transparan juga akan memberikan kepastian dan ketenangan di masyarakat lingkungan sekitar dan masyarakat Jakarta Utara pada umumnya," ucap Suhud.

Baca juga: Heru Budi Hartono Diminta Cari Solusi Jangka Panjang Pasca Kebakaran Depo Pertamina Plumpang 

Selain itu kata Suhud, pihak-pihak terkait mulai dari pemerintah pusat, Pertamina, dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus memperhatian beberapa hal.

Pertama, adalah memastikan distribusi BBM terjamin suplai ke masing-masing SPBU khususnya di DKI Jakarta. 

Suhud menyampaikan bahwa Depo Pertamina Plumpang menyuplai 20 persen kebutuhan BBM Indonesia.

Baca juga: Rumah Driver Taksi Online Tetap Utuh di Tengah Kebakaran Depo Pertamina Plumpang

"Hal yang berikutnya (kedua) adalah memastikan adanya bantuan untuk korban meninggal dan luka. Khususnya santunan bagi keluarga korban meninggal," kata Suhud.

Kemudian yang ketiga, Suhud meminta pemerintah memiliki jaminan dan bantuan pengungsi agar mendapatkan tempat yang layak dan kebutuhan sehari-hari selama belum memiliki tempat tinggal. (m36) 

Sumber: Warta Kota
Berita Terkait
  • Ikuti kami di

    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved