Wisuda 120 Aparatur Desa, Ade Yasin Berharap Bisa Tingkatkan Tata Kelola Desa

Kementerian Dalam Negeri akan mencoba melakukan replikasi terhadap program ini.

"Kami sudah punya payung kerjasama dengan IPB, bukan hanya untuk Kabupaten Bogor tapi bisa direplikasi di provinsi dan kabupaten lain yang ada di Indonesia," papar Yusharto.

Ia melanjutkan pelaksanaan integrasi pengembangan kapasitas antara kemampuan tata kelola dengan kemampuan penguasaan teknologi saat ini penting.

Dalam Perpres 23 tahun 2020 akan dilakukan percepatan untuk penyelesaian peta khusus untuk tingkat desa, dari kota dengan skala 1:50.000.

"Untuk 2021 itu kita punya target sekitar 10 provinsi, 2022 ada 12 provinsi, dan 2023 ada 11 provinsi. Mudah-mudahan Kabupaten Bogor menjadi pelopor," jelas Yusharto.

Rektor IPB University, Arif Satria menerangkan pihaknya bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur desa.

"Kita kembangkan upaya pembekalan selama 6 bulan agar kepala desa dan aparatur desa lainnya memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah di desa. Kemudian peduli terhadap masalah data desa, dan mampu untuk membuat peta digital desa," kata Arif.

Menurut dia, masalah desa adalah masalah data, bagaimana membangun data yang akurat, karena data yang akurat menjadi bahan perencanaan desa.

"Kalau data desa akurat, data kecamatan akurat, data kabupaten akurat, data provinsi akurat, data nasional akurat, maka perencanaan akan akurat,” terang Arif.

Kalau perencanaan akurat, lanjutnya, maka pembangunan akan berjalan lebih baik.

"Kemampuan aparat desa untuk menyajikan data-data yang lebih akurat itu penting untuk perencanaan dan pembangunan. Dan kunci pembangunan di Indonesia semua berasal dari desa," pungkas Arif.