Wisuda 120 Aparatur Desa, Ade Yasin Berharap Bisa Tingkatkan Tata Kelola Desa

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, DRAMAGA - Sebanyak 120 orang aparatur desa di Kabupaten Bogor mengikuti acara wisuda Sekolah Pemerintahan Desa angkatan pertama di Institut Pertanian Bogor (IPB) University, Dramaga, Rabu (9/2/2022).

Aparatur desa yang menjadi wisudawan pelopor ini terdiri dari 40 orang Kepala Desa, 40 orang operator spasial dan 40 orang operator sosial.

Mereka diwisuda setelah selama 6 bulan  mengikuti pembelajaran di IPB University pada Juli hingga Desember 2021 lalu.

Hadir pada kesempatan tersebut, Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Yusharto Huntoyungo, Rektor IPB University, Arif Satria, Kepala LPPM IPB University, Ernan Rustiadi.

Selanjutnya, Stafsus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Pembentukan Jaringan, Apep Fajar Kurniawan, dan Staf Khusus Menteri Dalam Negeri, Irjen Pol. Sang Made Mahendra.

Selain itu, turut hadir Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor,  Agus Salim, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor, para Dekan, para wakil LPPM IPB, dan Tim Percepatan Pembangunan Strategis Kabupaten Bogor.

Baca juga: Dorong Pembangunan Desa, Pemkab Bogor Fokus Tingkatkan SDM Aparatur Desa

Baca juga: Pembangunan Underpass Dimulai 14 Februari 2022, Jalan Dewi Sartika Sementara Ditutup

Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan bahwa Sekolah Pemerintahan Desa merupakan salah satu implementasi dari Karsa Bogor Cerdas dan Bogor Maju.

"Program ini dibiayai APBD Kabupaten Bogor, dengan tujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan desa," kata Ade, Rabu (9/2/2022).

Menurut dia, Sekolah Pemerintahan Desa di Kabupaten Bogor merupakan yang pertama dan satu-satunya di Indonesia yang pelaksanaannya bekerjasama dengan IPB University.

"Rencananya tahun 2022 kita akan kembali melaksanakan program Sekolah Pemerintahan Desa yang akan diikuti oleh 55 desa terdiri dari 165 orang, yaitu 55 kepala desa, 55 operator spasial, dan 55 operator sosial," terang Ade.

Namun Ade sudah menyarankan kepada Kepala Dinas agar ke depan setiap tahunnya dibuat 2 angkatan agar aparatur desa  terus mengembangkan kapasitasnya demi mengikuti perkembangan digital. 
 
"Sekolah Pemerintahan Desa ini akan membawa perubahan besar menuju tata kelola pemerintahan desa yang jauh lebih maju dan lebih baik, demi tercapainya masyarakat desa yang maju, mandiri dan sejahtera, serta terwujudnya visi Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban," ujar Ade.

Politisi PPP ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor IPB University beserta jajaran, Ketua Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3), dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) IPB University atas terselenggaranya kerjasama dalam Sekolah Pemerintahan Desa.

“Semoga para wisudawan mampu mengamalkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh demi kebaikan, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa,” ungkap Ade Yasin.

Sementara Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yusharto Huntoyungo mengungkapkan, program Sekolah Pemerintahan Desa ini dilakukan secara holistik dan komprehensif.

"Selama ini pelatihan atau peningkatan kapasitas lebih pada manajerial, tetapi pendekatan kali ini menjadi komprehensif dengan adanya penguasaan teknologi yang berkaitan dengan penataan kondisi sosial ekonomi masyarakat, lewat adanya operator sosial dan operator spasial," ungkapnya.

Kementerian Dalam Negeri akan mencoba melakukan replikasi terhadap program ini.

"Kami sudah punya payung kerjasama dengan IPB, bukan hanya untuk Kabupaten Bogor tapi bisa direplikasi di provinsi dan kabupaten lain yang ada di Indonesia," papar Yusharto.

Ia melanjutkan pelaksanaan integrasi pengembangan kapasitas antara kemampuan tata kelola dengan kemampuan penguasaan teknologi saat ini penting.

Dalam Perpres 23 tahun 2020 akan dilakukan percepatan untuk penyelesaian peta khusus untuk tingkat desa, dari kota dengan skala 1:50.000.

"Untuk 2021 itu kita punya target sekitar 10 provinsi, 2022 ada 12 provinsi, dan 2023 ada 11 provinsi. Mudah-mudahan Kabupaten Bogor menjadi pelopor," jelas Yusharto.

Rektor IPB University, Arif Satria menerangkan pihaknya bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur desa.

"Kita kembangkan upaya pembekalan selama 6 bulan agar kepala desa dan aparatur desa lainnya memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah di desa. Kemudian peduli terhadap masalah data desa, dan mampu untuk membuat peta digital desa," kata Arif.

Menurut dia, masalah desa adalah masalah data, bagaimana membangun data yang akurat, karena data yang akurat menjadi bahan perencanaan desa.

"Kalau data desa akurat, data kecamatan akurat, data kabupaten akurat, data provinsi akurat, data nasional akurat, maka perencanaan akan akurat,” terang Arif.

Kalau perencanaan akurat, lanjutnya, maka pembangunan akan berjalan lebih baik.

"Kemampuan aparat desa untuk menyajikan data-data yang lebih akurat itu penting untuk perencanaan dan pembangunan. Dan kunci pembangunan di Indonesia semua berasal dari desa," pungkas Arif.