Tak Hanya Picu Penolakan, Ulah Arteria Dahlan Berpotensi Menggerus Elektabilitas PDIP di Jawa Barat

"Makanya saya akan marah betul di saat kita meyakinkan publik tidak ada Sunda Empire tiba-tiba masih ada 1-2 jaksa yang bukannya cari muka, tapi berusaha mempertontonkan kedekatannya dengan cara-cara seperti itu."

"Saya minta juga dicermati betul lah, apalagi 15 menit materi muatan saya, saya yakin pastinya banyak yang enggak suka, jadi dilihat semua video pernyataan itu dilihat," katanya. 

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil mengimbau kepada Arteria Dahlan agar segera meminta maaf kepada masyarakat Sunda yang berada di berbagai daerah di Indonesia.

Keterangan itu disampaikan Ridwan Kamil sebagaimana dikutip dari Antara, Rabu (19/1/2022).

“Jadi saya mengimbau Pak Arteria Dahlan sebaiknya meminta maaf ya kepada masyarakat Sunda di nusantara ini,” kata Kang Emil, sapaan akrabnya.

Baca juga: Begini Penampakan Para Pembunuh Pratu Sahdi di Penjaringan, Pelaku Mengaku Salah Sasaran

“Tapi kalau tidak dilakukan pasti akan bereskalasi karena sebenarnya orang Sunda itu pemaaf ya, jadi saya berharap itu dilakukan,” katanya.

Ridwan Kamil berpendapat pernyataan Arteria Dahlan yang merupakan politisi PDI Perjuangan (PDIP) melukai kebinekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Untuk itu, ia mengingatkan Arteria Dahlan dengan cara baik karena sejatinya orang Sunda itu memiliki sifat silih asih silih asah silih asuh.

“Menurut saya kekayaan, keberagaman makanya Pancasila Bhinneka Tunggal Ika itu mewakili semangat itu. Jadi kalau ada yang rasis seperti itu menurut saya harus diingatkan tentunya dengan baik-baik dulu," kata Gubernur Jabar.

Dinilai lukai orang Sunda

Sementara itu, anggota Komisi I DPR Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin meminta koleganya di Fraksi PDIP, Arteria Dahlan, tak bertindak arogan.

Hasanuddin menilai pernyataan anggota Komisi III DPR itu terlalu berlebihan dan dapat melukai perasaan masyarakat Sunda.

"Usulan Saudara Arteria yang meminta agar Jaksa Agung memecat seorang Kajati karena menggunakan Bahasa Sunda."

"Menurut hemat saya berlebihan dan dapat melukai perasaan masyarakat Sunda," kata Hasanuddin kepada wartawan, Selasa (18/1/2022).

Hasanuddin menegaskan, dalam kehidupan sehari-hari, seseorang yang dipecat dari jabatannya dilatarbelakangi karena yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran pidana berat atau kejahatan yang memalukan.

Baca juga: Sudah Diusulkan, Pembentukan Kortas Tipikor Polri Tunggu Jawaban Setneg