Geruduk Kantor KPU Bogor, Koalisi Masyarakat Anti Hoax Dukung Hak Angket dan Minta Hentikan SiRekap

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, CIBINONG - Massa dari Koalisi Masyarakat Anti Hoax menggeruduk Kantor KPU Kabupaten Bogor di Jalan Tegar Beriman, Cibinong, pada Rabu (28/2/2024).

Mereka mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menghentikan proses perhitungan suara pada ajang Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legisatif (Pileg) 2024 melalui aplikasi SiRekap.

Koordinator Koalisi Masyarakat Anti Hoax, Ali Topan Vinaya, mengatakan aksi ini dilakukan secara spontan untuk menyikapi kisruh Pemilu 2024.

"Kami menyoroti aplikasi SiRekap yang menjadi bagian integral KPU dalam perhitungan suara Pemilu 2024," kata Ali di Cibinong, Rabu (28/2/2024).

Baca juga: Pemkot Depok Akan Rekonstruksi 11 Titik Jalan di Kota Depok Tahun 2024

Dia mengungkapkan perhitungan suara melalui aplikasi SiRekap berpotensi menyebarkan berita bohong atau hoax karena banyak data yang tidak sesuai data di TPS.

"Di TPS 13 Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, suara salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden sempat tertulis 722 di SiRekap. Ini kan berita hoax karena pemilih maksimal di setiap TPS itu sekira 300 orang," jelas Ali.

Dengan kejadian seperti ini, lanjutnya, SiRekap kelihatan tidak siap untuk melakukan perhitungan suara Pemilu 2024.

"Kami meminta DPR menggunakan Hak Angket untuk menyelidiki persoalan ini. Bagaimanapun, kegiatan Pemilu ini dibiayai oleh anggaran negara," papar Ali.

Baca juga: Tolak Hasil Sirekap Pemilu 2024, Kantor KPU Kota Depok Didemo PRM

Persoalan lain yang disorot oleh Koalisi Masyarakat Anti Hoax adalah banyaknya petugas Pemilu 2024 yang meninggal dunia.

"Di Kabupaten Bogor ada 7 petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) dan 2 pengawas yang meninggal dunia. Lantas Ketua KPU menyalahkan para KPPS di lapangan. Ini kan tidak fair," imbuhnya.

Tak hanya itu, Koalisi Masyarakat Anti Hoax juga mendorong aparat penegak hukum untuk melakukan audit atas dana hibah Pemilu 2024 dari Pemerintah Kabupaten Bogor kepada KPU Kabupaten Bogor.

Baca juga: Cemburu, Suami di Tambora Cekik dan Bekap Istri Hingga Tewas

"Dana hibah itu besarnya sekira Rp 200 juta untuk menunjang kegiatan KPPS dan pengawas saat Pemilu 2024. Kami minta Polisi dan Kejaksaan lakukan audit," beber Ali.

Dalam aksi unjuk rasa ini, perwakilan Koalisi Masyarakat Anti Hoax sempat ditemui oleh beberapa komisioner KPU Kabupaten Bogor.

Poyo, Dinamisator Lapangan Koalisi Masyarakat Anti Hoax, meminta kepada KPU Kabupaten Bogor agar SiRekap ini dihentikan agar tidak ada kegaduhan di masyarakat.

Baca juga: Stok Beras di Gudang Bulog Dramaga 8.000 Ton, Warga Bogor-Depok Tak Perlu Khawatir Jalani Ramadan

"Tadi komisioner KPU mengatakan SiRekap ini hanya alat bantu perhitungan suara. Tetapi bagi kami, alat bantu ini bikin kisruh. Karena itu, kami minta KPU segera menghentikan SiRekap ini," tandasnya.

Pantauan TribunnewsDepok.com, aksi unjuk rasa ini berlangsung dari pukul 11.00-14.30 WIB. Aksi ini diikuti ratusan masyarakat dari berbagai kecamatan di Kabupaten Bogor.

Setelah audiensi dengan KPU, massa aksi unjuk rasa membubarkan diri dengan tertib