Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja Sebut Tidak Ada Kecurangan Pemilu, yang Ada Pelanggaran

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Alfian Firmansyah 

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyampaikan, jika belum ada temuan yang dapat membatalkan dari hasil Pemilu 2024. 

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menejalaskan, dalam UU Pemilu hanya ada pelanggaran pemilu bukan kecurangan pemilu.

"Ya pada titik ini tidak ada temuan Bawaslu yang bisa menyatakan bisa, kemudian mengambil kesimpulan demikian," tutur Bagja dikutip Sabtu (24/2/2024).

Bagja mengatakan bahwa Bawaslu masih mengawasi penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU). 

Lanjut Bagja, pembatalan Pemilu 2024 juga tergantung dari temuan-temuan di lapangan yang masih terus dilakukan.

Baca juga: Ganjar Sambut Baik Dukungan Parpol Pengusung Anies-Cak Imin Soal Hak Angket: Itu Cara Terbaik

"Apakah itu akan menghasilkan? Ada yang namanya pelanggaran administrasi TSM (terstruktur, sistematis, dan masif) di Badan Pengawas Pemilu," jelas Bagja. 

Tak hanya itu Bagja juga menyebut, ada beberapa kriteria kolakfit yang harus dipenuhi persyaratannya. 

"Itulah yang kemudian apakah bisa dibuktikan dan itu termasuk dalam jalur dalam keberatan atau juga permohonan di Bawaslu untuk mengadukan hal demikian," kata Bagja. 

"Kami dalam UU dan peraturan perundang-undangan, ada pintu-pintu yang demikian ada," ujarnyanya.

Baca juga: Tim Hukum AMIN dan TPN Ganjar-Mahfud Bakal Kolaborasi Ungkap Fakta Kecurangan Pemilu 2024

Sebelumnya diberitakan bahwa Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin (AMIN) dan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud berkomitmen siap melaporkan dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Ketua Tim Hukum AMIN, Ari Yusuf Amir mengaku pihaknya sudah lama menjalin komunikasi dengan pihak paslon 03.

"Kami sudah komunikasi sejak lama. Kami akan mengungkap fakta kecurangan ini, untuk menghasilkan pemilu berintegritas dan jujur," jelas Ari, Rabu (21/2/2024).

Menurut Ari, keseriusan pihaknya dengan TPN Ganjar-Mahfud itu dibuktikan dengan adanya salah seorang advokat dari TPN sebagai penghubung antar kedua belah pihak.

"Tiap hari ada informasi, kami sampai ke penghubung, demikian juga informasi dari TPN, turut disampaikan kepada kami," jelas Ari.

Baca juga: Jusuf Kalla Soal Hak Angket: Tergugat Jangan Khawatir Bila Merasa Tak Salah