Sivitas Akademi Universitas Dipenogoro Resah, Nilai Kehidupan Demokrasi Ditinggalkan dan Dirusak

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, SEMARANG- Sivitas akademi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang bergerak merespons kondisi politik national menjelang Pemilu 2024.

Sejumlah guru besar, dosen, alumni dan aktivis kampus mengaku resah karena proses demokrasi mengabaikan etik dan moral.

Aksi deklarasi bertajuk "Indonesia dalam Darurat Demokrasi tersebut digelar di Taman Inspirasi Universitas Diponegoro, Tembalang, Rabu (7/2/2024).

"Dalam beberapa hari terakhir kita melihat bahkan merasakan bagaimana nilai-nilai kehidupan demokrasi ditinggalkan dan dirusak. Etika dan moral dalam berdemokrasi telah dipinggirkan," kata Guru Besar Fakultas MIPA Undip Profesor Muhammd Nur saat membacakan pernyataan sikap.

Baca juga: Erick Thohir Ikut Kampanye di Medan, Sebut Bila Ingin Sepak Bola Indonesia Maju, Pilih Prabowo

Sejumlah guru besar yang hair di antaranya adalah Prof Suradi Wijaya Saputra dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Undip, guru besar Fakultas Hukum, Prof Lita.

Prof Suradi menjelaskan, ada seminar 30 guru besar yang menandatangani pernyataan sikap tersebut. Hal itu menunjukkan adanya keresahan dan keprihatinan dari kalangan akadmisi atas kemunduran demokrasi di tahin politik ini.

Dia menjelaskan, kemunduran itu itu dimulai dari runtuhnya tembok Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengeluarkan keputusan MK No 90 yang members peluang putera sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, itu berkontestasi dalam Pilpres 2024.

Baca juga: Nonton Wayang Golek di Sukamakmur, Pj. Bupati Bogor Ajak Warga Sukseskan Pemilu 2024

Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menyatakan ketum KPU dan komisioner lainnya melakukan pelanggaran, semakin menguatkan adanya pengabaian moral dan etik.

"Etika seharusnya menjadi aspek tertinggi dalam setiap tingkah laku, termasuk sikap berpolitik. Kami mengajak seluruh sivitas akademika Undip untuk mengawal proses demokrasi secara terbuka. Kami punya kepentingan agar nilai moral etika dijunjung tinggi. Kami setuju bahwa kita harus mengawal betul Pilpres 2024 ini yang sudah tampak terang benderang adanya pelanggaran etika dan moral," tegasnya.

Pada sekempatan itu Prof Suradi juga mengingatkan kepada pemilih agar tidak mudah termakan bujuk rayu oleh janji manis yang pada akhirnya membebani APBN.

"Semua janji serba gratis ridai mendidik kemandirian bangsa. Sikap berdikari harus diutamakan," ujarnya.

Baca juga: Tiket Kampanye Akbar AMIN di JIS Langsung Ludes, Anies: Ini Mengalahkan Pemesanan Tiket Coldplay

Sementara itu dosen Fisip Undip Turtiantoro Msi menyebut Presiden Joko Widodo telah melanggar sumpah yang diucapkan saat pelantikan sebagai presiden, yaitu memenuhi kewajiban Presiden dengan sebaik dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang dasar dan undang-undang lainnya.

"Sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan seharusnya Presiden menempatkan diri sebagai pengawal demokrasi yang mengusung asas jujur dan adil. Tapi kami melihat pada banyak kesempatan Presiden justes menunjukkan sikap yang tidak obyetif, tidak jujur, dan justru berpihak," kata Turtiantoro.

"Kami juga mendengar kabar adaya intimidasi dan tekanan politik, bukan hanya kapada aparat pemerintahan, tapi juga lapisan masyarakat paling bawah. Jangan sampai Pemilu 2024 menjadi obyek ambisi kekuasaan penyelenggara negara dengan membobol rambu-rambu demokrasi," ujarnya.

Berikut isi pernyataan sikap sivitas akademika Undip: