Pemilu 2024
Pasca Putusan MK, PKS Belum Bicarakan Sikap Oposisi atau Koalisi dengan Pemerintahan Prabowo-Gibran
Menurut Syaikhu, penetapan koalisi atau oposisi berada di wewenang Majelis Syuro atau Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS.
Penulis: M. Rifqi Ibnumasy | Editor: murtopo
Laporan wartawan TribunnewsDepok.com, M Rifqi Ibnumasy
TRIBUNNEWSDEPOK.COM, BEJI - Presiden PKS, Ahmad Syaikhu menjelaskan partainya belum memiliki sikap untuk menjadi oposisi atau koalisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Syaikhu, penetapan koalisi atau oposisi berada di wewenang Majelis Syuro atau Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS.
“Saya sebagai pelaksana saja, apapun hasilnya saya eksekusi DPP,” kata Syaikhu di Hotel Bumi Wiyata Depok, Jawa Barat, Rabu (24/4/2024) malam.
“Belum (sikap oposisi atau koalisi) namanya ini juga baru diputuskan (MK),” sambungnya.
Baca juga: Menang Sengketa Pilpres di MK, Prabowo-Gibran Ingin Gandeng Lawan Politiknya Masuk Pemerintahan
Menanggapi isu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar akan merapat ke koalisi Prabowo-Gibran, Syaikhu tidak mempersoalkan.
“Ya masing-masing partai memiliki independensi masing-masing, tidak terkooptasi satu sama lain. Oleh karena itu, kita menghormati pilihan Pak Muhaimin seperti itu atau pilihan Partai Nasdem seperti apa,” ujarnya.
Baca juga: Ahmad Syaikhu Instruksikan Seluruh Kader PKS Menangkan Imam Budi Hartono pada Pilkada 2024 Depok
Syaikhu juga memastikan, PKS belum menerima undangan pertemuan dari presiden terpilih Prabowo.
Meski demikian, PKS akan menggelar halal bihalal yang akan mengundang seluruh ketua partai politik termasuk Prabowo.
“Namun dalam waktu dekat kita mengundang seluruh ketua partai dalam acara halal bihalal, mudah-mudahan sih semuanya bisa datang sekaligus sebagai ajang silaturahmi,” pungkasnya. (m38)
Lihat Berita TribunnewsDepok.com di WhatsApp
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.