Pengamat Politik UI Nilai Konflik PDIP dan Presiden Jokowi Ciptakan Ketidakstabilan Politik

Laporan wartawan TribunnewsDepok.com, M Rifqi Ibnumasy

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, BEJI - Pengamat Politik Kebijakan Publik Universitas Indonesia (UI), Vishnu Juwono merasa khawatir dengan konflik yang terjadi antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Vishnu melihat, konflik ini dipicu oleh terpilihnya putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon presiden mendampingi Prabowo Subianto.

"Pemicunya adalah pernyataan terbaru yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, yang menyatakan PDI-P merasa ditinggalkan," kata Vishnu dalam keterangannya dikutip pada Kamis (2/11/2023).

Selain itu, Hasto bahkan menyebut para pemimpin partai 'tersandera' oleh tindakan pemerintah hingga terpaksa mendukung pasangan Prabowo-Gibran.

Baca juga: Konflik PDIP dan Jokowi Memanas, Pengamat politik UI: Berpotensi Ciptakan Ketidakstabilan Politik

Menanggapi konflik ini, Vishnu menilai isu yang diungkapkan Hasto dapat membahayakan stabilitas politik pemerintah.

"PDIP memiliki jumlah kursi terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan memiliki representasi yang terbesar di kabinet pemerintah Presiden Joko Widodo," ujarnya.

"Situasi ini menempatkan para menteri PDIP dalam posisi sulit, dilema antara kewajiban mereka sebagai menteri yang wajib setia kepada Presiden dan peran mereka sebagai kader PDIP yang mewakili partai di dalam kabinet," sambungnya.

Vishnu menilai, gangguan politik tersebut menimbulkan tantangan besar jelang masa kampanye Capres-cawapres pada 28 November 2023 mendatang.

Baca juga: Gibran Rakabuming Membelot, Djarot Saiful Hidayat Merasa Gagal Sebagai Ketua Bidang Ideologi PDIP

"Oleh karena itu, menjaga suasana politik yang kondusif sangat penting bagi kontestasi politik 2024, yang meliputi pemilihan Presiden, pemilihan umum nasional dan pemilihan kepala daerah," ujarnya.

Menurut Vishnu, kedewasaan politik di kalangan elite negara diperlukan untuk memelihara lingkungan politik yang damai.

Baik PDIP maupun Jokowi perlu mencari solusi bersama untuk mengelola pemerintahan yang kolaboratif.

Hal ini diperlukan untuk memastikan jalannya Pemilu 2024 mendatang yang transparan, adil, dan bebas dari korupsi.

Baca juga: Gibran Rakabuming Jadi Cawapres Prabowo, Masinton: Kader Membelot Otomatis Keluar dari PDIP

Sebagai penutup, Vishnu menegaskan pentingnya menemukan titik temu untuk mengatasi konflik terbuka antara Jokowi dan PDIP.

"Menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik sambil menjunjung tinggi integritas proses pemilihan yang akan datang," pungkasnya. (m38)