Konflik PDIP dan Jokowi Memanas, Pengamat politik UI: Berpotensi Ciptakan Ketidakstabilan Politik

Laporan Wartawan TribunnewsDepok.com Hironimus Rama

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, BEJI - konflik yang semakin membesar antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpotensi menciptakan ketidakstabilan politik menjelang Pemilu 2024.

Hal itu diungkapkan pengamat Politik Kebijakan Publik Universitas Indonesia (UI) Vishnu Juwono di Depok, Rabu (1/11/2023).

"Konflik politik ini menimbulkan tantangan besar, terutama dengan adanya kampanye presiden yang akan datang pada bulan November dan pemilihan umum pada Februari 2024," kata Vishnu.

Dia menjelaskan konflik antara PDIP dengan Presiden Jokowi semakin memanas karena dipicu pernyataan terbaru Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto.

"Hasto mengungkapkan PDI-P merasa ditinggalkan  akibat terpilihnya Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo, sebagai calon wakil presiden bersama calon presiden Prabowo Subianto yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan didukung oleh Koalisi Indonesia Maju," ujarnya.

Baca juga: Makan Siang Bareng Presiden Jokowi, Ganjar dan Anies di Istana, Prabowo: Suasananya Akrab 

Sementara PDIP bersama sejumlah partai lainnya, mendukung mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, sebagai calon presiden dan wakil presiden 2024.

Hasto juga menyinggung tersanderanya para pemimpin partai oleh tindakan pemerintah sehingga  terpaksa mendukung Prabowo dan Gibran.

"Isu yang diungkap oleh Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto ini telah membahayakan stabilitas politik pemerintah," ucap Vishnu.

Menurut Vishnu, Situasi ini menempatkan para menteri PDIP dalam posisi sulit, dilema antara kewajiban mereka sebagai menteri yang wajib setia kepada Presiden dan peran mereka sebagai kader PDIP yang mewakili partai di dalam kabinet.

Baca juga: Pengamat Politik UI Menilai Pemilihan Gibran Sebagai Cawapres Perbowo Telah Memicu Polemik

"PDIP memiliki jumlah kursi terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan memiliki representasi yang terbesar di kabinet pemerintah Presiden Joko Widodo. Konflik ini tentu bisa mengganggu stabilitas politik," paparnya

Vishnu menekankan perlunya kedewasaan politik di kalangan elite negara untuk memelihara lingkungan politik yang damai.

Dia mendorong baik PDIP maupun Presiden Joko Widodo untuk mencari solusi bersama untuk mengelola pemerintah secara kolaboratif dan memastikan jalannya pemilu mendatang yang transparan, adil, dan bebas dari korupsi.

"Menjaga suasana politik yang kondusif sangat penting jelang kontestasi politik 2024, yang meliputi pemilihan Presiden, Pemilihan Umum nasional dan pemilihan kepala daerah," tuturnya.

Vishnu menegaskan pentingnya menemukan titik temu untuk mengatasi konflik terbuka ini.

"Kita berharap Presiden Jokowi menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik sambil menjunjung tinggi integritas proses Pemilihan Umun yang akan datang," tandasnya.