Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bogor Sebut Longsor di Bogor Sebagai Pengingat Langkah Pencegahan Dini

Dedie juga menyampaikan warga sendiri harus bisa mengukur daerah mana yang bisa dijadikan tempat tinggal. Misalnya, tidak memaksakan membangun rumah di lahan yang labil dan rawan longsor.

“Memang ada beberapa contoh yang terjadi di Kota Bogor. Kita membangun turap tebing penahan tanah (TPT), tetapi warga kemudian membangun rumah pondasinya di atas turap,” kata Dedie.

Turap itu bukanlah pondasi untuk menahan rumah sehingga menyebabkan longsor di beberapa tempat. Padahal, sudah ada ketentuan jarak antara drainase dengan permukiman warga.

“Kami mengimbau masyarakat Kota Bogor jangan mengambil risiko. Diukur dan dirasakan, kalau bahaya tinggal di situ, jangan dipaksakan. Karena risikonya kehilangan nyawa,” tegas dia.

Baca juga: DPRD Kota Bogor Soroti Minimarket di Kota Bogor yang belum Mengoptimalkan Tenaga Kerja Lokal

Dia memberi contoh, Kampung Sirnasari, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor yang terdampak longsor pada Selasa (14/3/2023), di satu sisi terdapat aliran Sungai Cisadane yang deras dan curam. Sementara di sisi yang lain terdapat tebing dengan ketinggian di atas 30 meter dan rel kereta api (KA) Bogor-Sukabumi yang merupakan jalur ekonomi yang vital.

Apalagi, sambung Dedie, lahan yang ditinggali warga merupakan lahan milik Pengelola Sumber Daya Air (PSDA) dan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Oleh karenanya, Pemkot Bogor akan bekerja sama untuk melakukan penanganan agar tidak ada lagi warga yang tinggal di lahan tersebut.

Sejauh ini, dari data yang dimilikinya, ada 17 rumah milik 18 Kepala Keluarga (KK) yang ada di sekitar lokasi longsor. Dimana lima di antaranya hancur tertimpa material longsor.