Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bogor Sebut Longsor di Bogor Sebagai Pengingat Langkah Pencegahan Dini

Laporan wartawan TribunnewsDepok.com, Cahya Nugraha

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, BOGOR- Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, Jenal Mutaqin menilai kejadian longsor yang terjadi di Kelurahan Empang sebagai pengingat kepada DPRD Kota Bogor dan Pemkot Bogor selaku pemangku kebijakan bisa mengambil langkah pencegahan lebih dini.

Dengan melakukan pemetaan daerah rawan bencana sesuai dengan kontur kemiringan.

“Data ini yang seharusnya memang dimiliki oleh pemerintah, bahwa terdapat beberapa titik yang dirasa perlu mendapatkan treatment lebih lanjut, perlu mendapat konservasi yang lebih kuat, maksimal, itu yang harus lebih dini kita perkuat,” tegas Jenal saat meninjau lokasi longsor di kampung Sirna Sari RT 007 RW 004, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat

Selanjutnya, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto juga menyampaikan melalui Komisi I DPRD, dewan juga sudah berkali-kali memanggil BPKAD terkait aset-aset tanah di Kota Bogor yang bisa digunakan untuk relokasi.

"Tinggal memang kita perlu bersama-sama. Mohon bantuan teman-teman juga untuk bisa mengedukasi masyarakat, meyakinkan masyarakat agar mereka juga berkenan untuk dipindahkan," ungkap Atang. 

Baca juga: DPRD Kota Bogor dan Pemkot Bogor akan Relokasi Warga dari Wilayah Zona Hitam Pemetaan Bencana

Atang menambahkan pasca tanggap darurat harus diikuti dengan relokasi, tidak hanya di titik ini (Kampung Sirna Sari, tapi juga di titik lain yang terkait dengan potensi bencana.

DPRD Kota Bogor memberi usulan terkait lokasi relokasi yang bisa di diambil dari aset milik Pemkot Bogor. 

"Kita ambil adalah daerah yang itu merupakan aset pemkot, di Bogor Selatan banyak tanah luas yang punya Pemkot. Di Katulampa juga ada," ungkap Atang. 

Atang memastikan bahwa DPRD Kota Bogor siap membantu dan mendorong komunikasi dengan DPR-RI perihal tersebut. 

"Saya yakin juga pemkot akan kita dorong untuk menyampaikan ke pemerintah pusat barangkali ada bantuan dari pusat untuk hal-hal yang tidak bisa diberikan oleh Pemkot Bogor sendiri karena tentu kita punya keterbatasan. Tapi DPRD tentu siap membantu dan mendorong komunikasi dengan DPR - RI," tegas Atang. 

Baca juga: DPRD Kota Bogor dan Pemkot Bogor akan Relokasi Warga dari Wilayah Zona Hitam Pemetaan Bencana

Merespon hal tersebut, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menyebutkan ada tiga lahan milik Pemkot Bogor yang menjadi alternatif. Satu titik ada di Kota Bogor yakni di Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan, sedangkan dua titik ada di Kecamatan Ciawi dan Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor.

“Jadi ada tiga alteenatif, sedang kami coba matangkan. Ada aset Pemkot Bogor di sana,” kata Dedie. 

Dirinya menegaskan, wilayah zona hitam tidak bisa ditinggali dan dibangun rumah. Namun, proses relokasi warga memang membutuhkan waktu.

Saat ini, Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor telah berkoordinasi untuk memastikan lahan relokasi dapat dimanfaatkan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Baca juga: Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata Berharap 4 Korban Longsor Lekas Ditemukan

Dedie juga menyampaikan warga sendiri harus bisa mengukur daerah mana yang bisa dijadikan tempat tinggal. Misalnya, tidak memaksakan membangun rumah di lahan yang labil dan rawan longsor.

“Memang ada beberapa contoh yang terjadi di Kota Bogor. Kita membangun turap tebing penahan tanah (TPT), tetapi warga kemudian membangun rumah pondasinya di atas turap,” kata Dedie.

Turap itu bukanlah pondasi untuk menahan rumah sehingga menyebabkan longsor di beberapa tempat. Padahal, sudah ada ketentuan jarak antara drainase dengan permukiman warga.

“Kami mengimbau masyarakat Kota Bogor jangan mengambil risiko. Diukur dan dirasakan, kalau bahaya tinggal di situ, jangan dipaksakan. Karena risikonya kehilangan nyawa,” tegas dia.

Baca juga: DPRD Kota Bogor Soroti Minimarket di Kota Bogor yang belum Mengoptimalkan Tenaga Kerja Lokal

Dia memberi contoh, Kampung Sirnasari, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor yang terdampak longsor pada Selasa (14/3/2023), di satu sisi terdapat aliran Sungai Cisadane yang deras dan curam. Sementara di sisi yang lain terdapat tebing dengan ketinggian di atas 30 meter dan rel kereta api (KA) Bogor-Sukabumi yang merupakan jalur ekonomi yang vital.

Apalagi, sambung Dedie, lahan yang ditinggali warga merupakan lahan milik Pengelola Sumber Daya Air (PSDA) dan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Oleh karenanya, Pemkot Bogor akan bekerja sama untuk melakukan penanganan agar tidak ada lagi warga yang tinggal di lahan tersebut.

Sejauh ini, dari data yang dimilikinya, ada 17 rumah milik 18 Kepala Keluarga (KK) yang ada di sekitar lokasi longsor. Dimana lima di antaranya hancur tertimpa material longsor.