Dedi Mulyadi Tutup Operasional Tambang di Bogor Barat, Rudy Susmanto Janji Bangun Jalan Tambang 2027

Laporan Wartawan TribunnewsDepok.com Hironimus Rama

TRIBBUNNEWSDEPOK.COM, CIBINONG - Bupati Bogor Rudy Susmanto menjanjikan untuk membangun jalan tambang di wilayah Bogor Barat pada 2027.

Hal itu diungkapkan Rudy usai mendampingi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, bersilaturahmi dengan calon penerima Bantuan Masyarakat Desa Terdampak Pengaturan Pembatasan Kegiatan Tambang dan Operasional Angkutan Barang di wilayah Kecamatan Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin.

Kegiatan berlangsung di Ruang Serbaguna 1, Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bogor, Cibinong, Jawa Barat, Senin (3/11/2025).

"Pemkab Bogor telah menyiapkan rancangan anggaran pembebasan lahan jalan khusus tambang senilai sekitar Rp100 miliar yang masuk dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026. Kita akan minta bantuan provinsi dan pemerintah pusat untuk dibangun pada 2027," kata Rudy.

Saat ini Pemkab Bogor masih menunggu hasil kajian dari konsultan yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jika hasil kajian mengarah pada solusi pembangunan jalan khusus, Pemkab Bogor siap berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dan pihak swasta, termasuk para pemilik tambang.

“Kalau kolaborasi bisa berjalan bersama pemerintah provinsi, pusat, dan para pemilik tambang, maka pada tahun 2026 pembebasan lahan dapat dilakukan, dan pembangunan jalan khusus tambang bisa dimulai pada 2027. Ini bukan hal yang mustahil,” tegasnya.

Rudy menambahkan, panjang jalan khusus tambang yang direncanakan mencapai sekitar 12 kilometer, dan trase lengkapnya akan ditentukan setelah hasil appraisal serta kajian teknis selesai.

"Pelaksanaan pembangunan jalan khusus tambang baru bisa dilakukan setelah keputusan resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai hasil kajian konsultan terkait dampak penutupan kegiatan tamban," tuturnya.

Pemerintah Kabupaten Bogor kini telah menyiapkan langkah strategis untuk menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait pembatasan kegiatan tambang dan operasional angkutan barang di wilayah Parung Panjang, Rumpin, dan Cigudeg.

"Gubernur menyampaikan bahwa penutupan tambang sifatnya sementara, sampai hasil kajian selesai,” jelas Rudy.

Politisi Partai Gerindra ini juga memastikan bahwa bantuan kepada masyarakat desa terdampak kebijakan tambang tetap berjalan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan bantuan sebesar Rp3 juta per bulan untuk tiga bulan ke depan, yakni November 2025, Desember 2025, dan Januari 2026.

“Untuk bulan Desember belum bisa dicairkan karena belum masuk dalam postur anggaran Provinsi. Maka pembayarannya akan dilakukan di bulan Januari 2026 sekaligus sebesar Rp6 juta untuk dua bulan, Desember dan Januari,” beber Rudy.

Dia menegaskan bahwa arah kebijakan Pemkab Bogor selalu menitikberatkan pada perlindungan masyarakat sekaligus keberlanjutan dunia usaha dan investasi.

“Kami ingin masyarakat terlindungi, tapi juga dunia investasi tetap bisa berjalan. Bogor tidak bisa dibangun sendirian, kita butuh kolaborasi semua pihak untuk membangun kemajuan dan kesejahteraan bersama,” tutur Rudy.