Wamendagri Ribka Minta Aparatur Pemerintahan Papua Kerja Keras Realisasi Program Pembangunan Papua

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, MANOKWARI - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengungkapkan pentingnya penguatan kinerja jajaran pemerintah daerah (Pemda) di Tanah Papua guna mempercepat pembangunan daerah.

Hal tersebut ia sampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Percepatan Program Quick Wins di Papua Barat, yang berlangsung di Hotel Mansinam, Manokwari, Papua Barat, Rabu (5/11/2025) malam.

Dalam kesempatan ini, Ribka menegaskan bahwa rakor ini merupakan salah satu wujud komitmen untuk memperkuat tata kelola pembangunan di wilayah Papua.

Mengingat berbagai tantangan yang dihadapi, pembangunan di Papua telah menjadi prioritas utama bagi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

“Kami ingin menyampaikan beberapa pesan penting untuk Bapak Gubernur dan Wakil (Gubernur), serta para bupati. Yang akan menjadi atensi dan perhatian bersama, dan itu akan menjadi sebuah road map, arah kita. Kita mau ke mana ini, seperti itu,” ujar Ribka.

Lebih lanjut, Ribka mengingatkan agar aparatur pemerintahan di Papua bekerja keras untuk merealisasikan program dan kebijakan yang telah dirancang, agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya memperkuat dua sektor kunci, yaitu birokrasi dan sektor swasta.

Dengan terjalinnya sinergi yang kuat antara keduanya, diharapkan dapat mendorong peningkatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ia pun meminta perangkat daerah terkait untuk memberikan perhatian khusus dalam hal ini guna mencapai hasil yang optimal.

“Saya ingin supaya kita harus terus maju, kita dorong supaya realisasi pendapatannya baik,” imbuh Ribka.

Ribka juga menekankan bahwa realisasi APBD yang baik adalah syarat utama untuk menjamin kualitas pelayanan publik. Ia pun mengingatkan kepala daerah untuk sering memeriksa realisasi pendapatan dan belanja daerah, serta memastikan bahwa target yang ditetapkan tercapai dengan terukur.

Ia menambahkan, pengelolaan APBD yang baik akan membangun kepercayaan publik dan stakeholders. Sebab, hal itu menjadi salah satu indikator bahwa Pemda mampu menjalankan program dan anggaran secara baik dan akuntabel.

“Sehingga ketika teman-teman kita mengajukan program ke pusat, kita mengajukan program dan lain-lain itu bisa dipercaya, bahwa kita mampu mengelola,” terangnya.

Selanjutnya, Ribka mengajak Pemda di Papua untuk mengelola sumber daya alam (SDA) yang melimpah dan sumber daya manusia (SDM) dengan lebih efektif.

Tanpa pengelolaan yang baik, potensi tersebut bisa sia-sia. Oleh karena itu, Pemda diminta untuk membangun inovasi, serta menerapkan disiplin dalam pengelolaan waktu, sistem, dan aturan yang sudah ditetapkan.