Ahok Bikin Riuh Sidang Tipikor Pertamina, Minta Presiden dan Menteri BUMN Diperiksa

Hal ini diduga terjadi secara konsisten dalam kurun waktu lima tahun (2018–2023).

2. Pengistimewaan Mitra Usaha Tertentu

​Poin utama dalam dakwaan adalah adanya pemberian persetujuan khusus kepada pihak swasta, dalam hal ini Trafigura Pte. Ltd. dan Trafigura Asia Trading. 

Jaksa menilai ada upaya sistematis untuk memuluskan perusahaan tersebut sebagai pemasok utama (supplier).

​Mekanisme seleksi atau penunjukan mitra tidak dilakukan secara kompetitif atau sesuai aturan internal Pertamina.

​3. Penyimpangan di Dua Periode Kepemimpinan Fungsi

• ​Dakwaan membagi rentang waktu penyimpangan menjadi dua fase:
  ​Januari 2018 – September 2020: Fokus pada penyimpangan di fungsi Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina.
• Oktober 2020 – Desember 2023: Fokus pada penyimpangan saat tanggung jawab pengadaan beralih ke sub-holding PT Kilang Pertamina Internasional (KPI).

​4. Isu Integritas: Tekanan Tanda Tangan Dokumen

​Poin ini diperkuat oleh kesaksian Ahok mengenai Mas’ud Khamid. Terungkap adanya tekanan terhadap direksi untuk menandatangani dokumen atau kontrak yang diduga merugikan keuangan negara, melanggar aturan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan menyebabkan direksi yang menolak (memiliki integritas) justru dicopot dari jabatannya.

​5. Dampak pada Kilang Nasional

​Dugaan korupsi ini berfokus pada penyediaan minyak mentah yang akan diolah di kilang-kilang domestik.

Ketidaksesuaian harga atau kualitas minyak mentah yang diimpor melalui praktik koruptif ini berdampak langsung pada biaya operasional Pertamina dan potensi kerugian negara di sektor energi.