Indonesia - Norwegia Sepakati Perdagangan Karbon Berbasis Teknologi, Potensi Ekonomi Capai USD 350

Kerja sama Indonesia–Norwegia ini memperkuat pesan utama Indonesia di forum COP30, yaitu kepemimpinan nyata dalam transisi energi dan pencapaian Net Zero Emissions (NZE) 2060. 

Sebagai pelaksana utama dalam kerjasama ini, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyampaikan kesiapan PLN menjalankan visi Presiden Prabowo untuk mempercepat transisi energi melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.

“Dalam sepuluh tahun ke depan, Indonesia akan menambah kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt, dan sekitar 76 persen di antaranya berasal dari energi terbarukan dan teknologi penyimpanan energi,” ujar Darmawan.

RUPTL terbaru menjadi peta jalan strategis PLN untuk mempercepat transisi energi bersih menuju NZE 2060 atau lebih cepat, memperluas elektrifikasi di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), menciptakan lapangan kerja hijau, serta memperkuat ketahanan energi nasional.

“Dengan mengedepankan energi terbarukan, PLN berkomitmen membangun sistem ketenagalistrikan yang lebih bersih, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, kami yakin target ambisius transisi energi Indonesia dapat tercapai tepat waktu,” tandas Darmawan.

Langkah bersama Indonesia–Norwegia melalui Framework Agreement antara PLN dan GGGI ini menjadi awal dimulainya perdagangan karbon internasional berbasis teknologi dari Indonesia—sebuah pencapaian yang tidak hanya memperkuat posisi Indonesia sebagai penggerak utama pasar karbon berintegritas tinggi, tetapi juga menegaskan peran KLH/BPLH dalam mengawal implementasi Artikel Perjanjian Paris secara penuh, menuju ekonomi hijau yang adil dan berkelanjutan.