Sementara Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan dirinya dan Wakil Bupati Bogor, Jaro Ade berkomitmen untuk terus perkuat sistem dan budaya antikorupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

Salah satunya melalui percepatan digitalisasi data aset milik pemerintah daerah dalam beberapa bulan ke depan. 

Menurutnya, langkah ini krusial dalam mendorong efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah.

“Hal yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita melayani masyarakat Kabupaten Bogor yang jumlahnya hampir enam juta jiwa. Tentu tidak bisa disamakan dengan melayani kabupaten atau kota lain yang jumlah penduduknya jauh lebih sedikit,” ujar Rudy.

Untuk itu, lanjut Rudy, Pemkab Bogor akan segera melakukan evaluasi struktural. Salah satunya melalui pemekaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 

Dia memberi contoh bagian pengadaan barang dan jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) yang saat ini hanya memiliki tujuh kelompok kerja (pokja). Padahal jumlah program yang harus ditangani mencapai ribuan.

“Ini menjadi tugas kami untuk menambah jumlah pokja yang ada agar pelayanan bisa berjalan lebih optimal,” tutur Rudy

Rudy menambahkan, SKPD yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat juga akan diperkuat agar lebih jemput bola kebutuhan masyarakat.

"Ini sebagai respons terhadap beban pelayanan yang semakin besar akibat jumlah penduduk yang terus bertambah," ungkapnya. 

Ia pun meminta jajarannya untuk segera menindaklanjuti langkah-langkah konkret yang akan ditempuh Pemkab Bogor.

“Saya berterima kasih kepada tim koordinasi, supervisi, dan pencegahan KPK. Kami butuh dukungan dari seluruh masyarakat Kabupaten Bogor, untuk menjadikan Kabupaten Bogor yang sudah baik bisa menjadi lebih baik lagi,” tandas Rudy.