Laporan wartawan Wartakotalive.com Hironimus Rama

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, CIBINONG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Kantor Bupati Bogor di Cibinong, Jawa Barat, pada Rabu (21/5/2025).

Kedatangan tim dari komisi anti rasuah ini disambut oleh Bupati Bogor, Rudy Susmanto. 

Tim KPK yang dipimpin Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama, ini lalu mengadakan rapat koordinasi dengan jajaran Pemkab Bogor di Ruang Serbaguna I, Sekretariat Daerah, Cibinong.

Selain Bupati Rudy Susmanto, rapat ini turut dihadiri Wakil Bupati Bogor Jaro Ade, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika, Asisten, Inspektur, para Kepala Perangkat Daerah, Direktur RSUD dan BUMD, dan jajaran Camat.

Baca juga: Rudy Susmanto Gaungkan Gebyar Gotong Royong dan Pelayanan Publik di Citeureup

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama, mengatakan kunjungan ini dilakukan dalam rangka rapat koordinasi terkait tata kelola Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

"Kami memberi apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bogor atas peningkatan signifikan skor Monitoring Center for Prevention (MCP)," kata Bahtiar di Cibinong, Rabu (21/5/2025). 

Menurutnya, saat pertama kali hadir di Kabupaten Bogor pada bulan Oktober 2024 lalu, skor MCP masih berada di bawah angka 80. 

Namun setelah dilakukan penguatan dan pendampingan, skor MCP Kabupaten Bogor meningkat menjadi 91 persen.

Baca juga: Pengalaman Ada Bupati Bogor Ditangkap KPK, Iwan Setiawan Minta Bupati Rudy Susmanto Lebih Hati-hati

“Ini merupakan capaian yang membanggakan. Artinya, berbagai langkah perbaikan tata kelola melalui upaya pencegahan telah diimplementasikan secara nyata oleh Pemerintah Kabupaten Bogor," ujarnya. 

Dia berharap capaian ini bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun 2025.

"Kami mengingatkan pentingnya perencanaan dan pengelolaan anggaran yang berorientasi pada outcome, bukan hanya sekadar output," tutur Bahtiar. 

Dia menambahkan setiap kegiatan yang direncanakan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah.

“Sering kali kita terjebak pada pencapaian output semata. Padahal, yang paling penting adalah kemanfaatan langsungnya bagi masyarakat. Setiap rupiah yang digunakan harus berdampak positif dan terukur,” tegas Bahtiar.

Dengan penguatan pengawasan dan komitmen dari jajaran pemerintah daerah, tambah Bahtiar, tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bogor dapat terus berjalan secara bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Sementara Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan dirinya dan Wakil Bupati Bogor, Jaro Ade berkomitmen untuk terus perkuat sistem dan budaya antikorupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

Salah satunya melalui percepatan digitalisasi data aset milik pemerintah daerah dalam beberapa bulan ke depan. 

Menurutnya, langkah ini krusial dalam mendorong efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah.

“Hal yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita melayani masyarakat Kabupaten Bogor yang jumlahnya hampir enam juta jiwa. Tentu tidak bisa disamakan dengan melayani kabupaten atau kota lain yang jumlah penduduknya jauh lebih sedikit,” ujar Rudy.

Untuk itu, lanjut Rudy, Pemkab Bogor akan segera melakukan evaluasi struktural. Salah satunya melalui pemekaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 

Dia memberi contoh bagian pengadaan barang dan jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) yang saat ini hanya memiliki tujuh kelompok kerja (pokja). Padahal jumlah program yang harus ditangani mencapai ribuan.

“Ini menjadi tugas kami untuk menambah jumlah pokja yang ada agar pelayanan bisa berjalan lebih optimal,” tutur Rudy

Rudy menambahkan, SKPD yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat juga akan diperkuat agar lebih jemput bola kebutuhan masyarakat.

"Ini sebagai respons terhadap beban pelayanan yang semakin besar akibat jumlah penduduk yang terus bertambah," ungkapnya. 

Ia pun meminta jajarannya untuk segera menindaklanjuti langkah-langkah konkret yang akan ditempuh Pemkab Bogor.

“Saya berterima kasih kepada tim koordinasi, supervisi, dan pencegahan KPK. Kami butuh dukungan dari seluruh masyarakat Kabupaten Bogor, untuk menjadikan Kabupaten Bogor yang sudah baik bisa menjadi lebih baik lagi,” tandas Rudy.