Laporan wartawan Wartakotalive.com Hironimus Rama

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, CIBINONG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Kantor Bupati Bogor di Cibinong, Jawa Barat, pada Rabu (21/5/2025).

Kedatangan tim dari komisi anti rasuah ini disambut oleh Bupati Bogor, Rudy Susmanto. 

Tim KPK yang dipimpin Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama, ini lalu mengadakan rapat koordinasi dengan jajaran Pemkab Bogor di Ruang Serbaguna I, Sekretariat Daerah, Cibinong.

Selain Bupati Rudy Susmanto, rapat ini turut dihadiri Wakil Bupati Bogor Jaro Ade, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika, Asisten, Inspektur, para Kepala Perangkat Daerah, Direktur RSUD dan BUMD, dan jajaran Camat.

Baca juga: Rudy Susmanto Gaungkan Gebyar Gotong Royong dan Pelayanan Publik di Citeureup

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama, mengatakan kunjungan ini dilakukan dalam rangka rapat koordinasi terkait tata kelola Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

"Kami memberi apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bogor atas peningkatan signifikan skor Monitoring Center for Prevention (MCP)," kata Bahtiar di Cibinong, Rabu (21/5/2025). 

Menurutnya, saat pertama kali hadir di Kabupaten Bogor pada bulan Oktober 2024 lalu, skor MCP masih berada di bawah angka 80. 

Namun setelah dilakukan penguatan dan pendampingan, skor MCP Kabupaten Bogor meningkat menjadi 91 persen.

Baca juga: Pengalaman Ada Bupati Bogor Ditangkap KPK, Iwan Setiawan Minta Bupati Rudy Susmanto Lebih Hati-hati

“Ini merupakan capaian yang membanggakan. Artinya, berbagai langkah perbaikan tata kelola melalui upaya pencegahan telah diimplementasikan secara nyata oleh Pemerintah Kabupaten Bogor," ujarnya. 

Dia berharap capaian ini bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun 2025.

"Kami mengingatkan pentingnya perencanaan dan pengelolaan anggaran yang berorientasi pada outcome, bukan hanya sekadar output," tutur Bahtiar. 

Dia menambahkan setiap kegiatan yang direncanakan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah.

“Sering kali kita terjebak pada pencapaian output semata. Padahal, yang paling penting adalah kemanfaatan langsungnya bagi masyarakat. Setiap rupiah yang digunakan harus berdampak positif dan terukur,” tegas Bahtiar.

Dengan penguatan pengawasan dan komitmen dari jajaran pemerintah daerah, tambah Bahtiar, tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bogor dapat terus berjalan secara bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan publik.