Kisah Kontroversial Bupati Pati yang Bikin Masyarakat Terluka, Malah Tantang Didemo 50.000 Massa

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, PATI - Bupati Pati, Jawa Tengah, Sadewo membuat masyarakat Pati sakit hati. Tak hanya itu, masyarakat Pati juga dibohongi.

Sadewo menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

Tak hanya itu, dia juga menantang warga Pati yang tak setuju dengan kebijakannya untuk demo dengan mendatangkan massa hingga 50.000 orang.

Baca juga: Lepas 1.600 Pemudik ke Jawa Tengah, Rudy Susmanto Janjikan Balik Gratis ke Bogor

Padahal saat kampanye Pilkada Pati 2024, Sadewo yang diusung PDIP menyatakan bahwa kenaikan pajak justru akan menyengsarakan rakyat.

Dilansir dari TribunSolo, dalam debat Pilkada Pati pada 13 November 2024, Sudewo secara eksplisit menyampaikan keberatannya terhadap upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dibebankan lewat pajak dan retribusi. 

“Apalagi kalau peningkatan PAD bertitik tumpu pada sektor pajak dan retribusi, itu sangat-sangat kasihan kepada rakyat Kabupaten Pati,” ujar Sudewo saat debat yang disiarkan kanal YouTube Tribun Solo, didampingi wakilnya Suharyono.

Sadewo juga menyatakan bahwa perlunya solusi elegan dan tidak membebani warga untuk meningkatkan pendapatan daerah.

“Harus ada upaya-upaya atau skenario yang elegan untuk meningkatkan pendapatan daerah,” tandasnya.

Kenyataannya tindakan Sadewo tersebut berbeda 360 derajat. 

Bagaimakah kisah Bupati Pati, Sadewo membuat masyarakat Pati, Jawa Tengah terluka?

Naikkan PBB Hingga 250 Persen

Dikutip dari TribunBanyumas, Rencana kenaikan PBB 250 persen disampaikan Bupati Pati Sudewo seusai memimpin rapat intensifikasi PBB-P2 tahun 2025 bersama camat dan Paguyuban Solidaritas Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Pati (Pasopati), di Kantor Bupati Pati, Minggu (18/5/2025).

Bupati Sudewo mengungkap, kenaikan PBB perlu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah demi mendukung program perbaikan jalan dan pelayanan publik.

Apalagi, kenaikan PBB belum dilakukan sejak 14 tahun terakhir.

Baca juga: Juragan Emas di Pati Jawa Tengah Dirampok, 1 Kg Emas Dibawa Kabur, Hanya Disisakan Uang Rp 8 Juta

Sudewo pun memastikan, rencana kenaikan PBB ini telah mendapat dukungan dan persetujuan camat dan kades.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan yang berada di wilayah perdesaan maupun perkotaan.

Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

PBB-P2 dulunya dikelola oleh pemerintah pusat, tapi sejak 2014 pengelolaannya dialihkan ke Pemerintah Kabupaten/Kota.

Obyek pajaknya adalah Bumi berupa permukaan tanah, perairan, termasuk laut wilayah kabupaten/kota.

Baca juga: HUT ke-26 Kota Depok, Supian Suri Beri Diskon 100 Persen PBB untuk NJOP Dibawah 100 Juta

Kemudian Bangunan meliputi konstruksi teknik yang melekat di tanah/air, seperti rumah, gedung, pabrik, ruko, hotel, dermaga, serta lainnya.

Subyek pajaknya adalah Orang pribadi atau badan yang memiliki, menguasai, atau memanfaatkan bumi/bangunan.

Contoh: Pemilik rumah, penyewa lahan untuk usaha, perusahaan yang punya gedung

Kebijakan kontroversial inilah yang membuat masyarakat Pati terluka. Dampaknya membuat masyarakat Pati menolak keras.

Tantang Warga Demo dengan Massa 50.000 Orang

Meski mendapatkan penolakan dari masyarakat pati atas kebijakan kenaikan PBB-P2 , tak membuat Bupati pati, Sadewo terenyuh.

Justru dia menantang masyarakat Pati.

"Siapa yang akan melakukan penolakan? Silakan lakukan, jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang suruh kerahkan, saya tidak akan gentar," ujar Sudewo dalam sebuah pernyataan yang memicu kemarahan publik.

Baca juga: Paru-paru Pemuda Klaten, Jawa Tengah Kolaps, Ini Bahaya Vape yang Diungkap Pakar Pulmonologi FKUI

Pernyataan kontroversial tersebut dianggap sebagai pemicu eskalasi ketegangan di lapangan.

Pada Selasa (5/8/2025), terjadi insiden saling tantang dan adu mulut di kawasan Alun-Alun Pati. Ketegangan ini melibatkan massa dari kelompok "Masyarakat Pati Bersatu" dengan Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Pati, Riyoso, dan Plt. Kepala Satpol PP, Sriyatun.

Insiden tersebut terjadi saat warga sedang menggalang donasi logistik di sebuah posko untuk persiapan aksi unjuk rasa yang rencananya akan digelar pada 13 Agustus 2025.

Pihak Pemkab Pati mendatangi lokasi untuk membubarkan kegiatan tersebut, yang kemudian ditolak oleh para inisiator aksi seperti Ahmad Husein.

Demo Besar-besar 13 Agustus 2025, Ribuan Santri Turun

Penolakan terkait kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati yang menyesuaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen, makain kuat dari masyarakat.

Bahkan pada aksi unjuk rasa yang akan dilakukan proanti kenaikan PBB-P2 pada 13 Agustus 2025, ribuan santri bakal ikut turun.

Mereka yang tergabung dalam Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi (ASPIRASI), akan memperkuat barisan demo.

Koordinator Umum ASPIRASI, Sahal Mahfudh, mengatakan, dalam aksi 13 Agustus 2025 itu sebanyak 5.000 santri  bakal dikerahkan dari berbagai penjuru Kabupaten Pati.

Baca juga: Sudah Keluarkan Dana Ratusan Juta Rupiah, Vicky Shu Masih Gagal Lolos Jadi Anggota DPRD Jawa Tengah

Ribuan santri itu berasal dari Pati Utara, Selatan, Timur, Barat, juga dari Margoyoso, Cluwak, Tayu, Sukolilo, Kayen, Gabus, Batangan, Juwana, hingga Pati Kota.

Meski begitu ia menjamin aksi akan berjalan damai dan telah diberitahukan secara resmi kepada Polresta Pati.

Sahal menyatakan bahwa ia menemukan fakta mengejutkan. Di lapangan lonjakan PBB-P2 di sejumlah wilayah bahkan mencapai 250 hingga 1.000 persen. 

"Hal ini tidak adil dan sangat menyulitkan masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah. Kami minta kenaikan pajak ini ditinjau ulang. Kalau pun harus naik, ya sewajarnya saja, 10 sampai 20 persen itu masih logis,” tegas Sahal kepada awak media di depan Kantor Bupati Pati, kawasan Alun-Alun Pati, Rabu (6/8/2025).

Gubernur Jateng Minta Dibatalkan

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menilai kebijakan Bupati Pati menaikkan pajak harus disesuaikan dengan kemampuan warga.

Ahmad Luthfi meminta kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen dibatalkan.

Menurutnya, Sadewo harus membuka ruang diskusi agar kebijakan yang dikeluarkan tak menimbulkan kericuhan.

"Perintah saya agar dilakukan evaluasi dan kajian, kalau perlu, diturunkan saat itu juga," tegasnya, Kamis (7/8/2025).

Baca juga: Tujuan Pemudik Paling Banyak saat Lebaran Tahun Ini Diprediksi ke Wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta

Politisi partai Gerindra ini menegaskan seluruh kepala daerah di Jawa Tengah harus melakukan koordinasi terkait kenaikan PBB.

"Lakukan permohonan dengan pihak ketiga, contoh, membuat kajian, kemudian dikirimkan ke Pemerintah Provinsi untuk dilakukan kajian ke pihak ketiga apakah kajian kenaikan PBB itu wajar atau tidak," lanjutnya.

Ia menilai Sudewo membuat kebijakan tanpa sosialiasi hingga membebani masyarakat.

"Kasihan masyarakat kita. Nah, yang paling pokok, bagaimana kita melakukan sosialisasi, khususnya bupati dengan para tokoh masyarakat, kemudian melakukan elemen lain."

"Kita gandeng bersama, tidak usah terjadi demo yang merugikan wilayah Pati khususnya dan Jateng pada umumnya," katanya.

Sadewo Minta Maaf

Bupati Pati, Sudewo, akhirnya secara terbuka meminta maaf atas tantangannya kepada masyarakat Pati yang menolak kebijkannya menaikkan PBB-P2 hingga 250 persen.

Permintaan maaf itu disampaikan Sadewo di Kantor Bupati Pati pada hari Kamis (7/8/2025).

Dalam kesempatan tersebut, ia secara terbuka menyampaikan permohonan maaf sebanyak dua kali.

“Saya meminta maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya yang mengatakan '5 ribu orang silakan, 50 ribu massa silakan."

Baca juga: SBY Bermimpi Sosok Presiden Ke-8 RI, Siapa Dia? Pria itu Beli Tiket Kereta Gajayana ke Jawa Tengah

Menurut Sadewo, tidak ada niatannya untuk menantang masyarakat Pati. Maksud dari pernyataannya itu adalah adalah agar demo yang direncanakan nanti berjalan dengan murni.

Bukan karena ditunggangi oleh kepentingan pihak-pihak tertentu.

Permintaan maaf yang kedua dari Bupati Pati adalah soal insiden di posko donasi warga.

“Kami tidak bermaksud melakukan perampasan terhadap barang-barang (donasi) tersebut sama sekali," jelas Sudewo.

"Tindakan itu hanya bertujuan untuk memindahkan posko sementara waktu," tambahnya.

Artikel ini telah tayang di TribunBanyumas.com