Guru Besar FISIP UI Ungkap Perdagangan Bebas Bikin Kemiskinan Bertambah, Perlu Penthahelix Plus

Tidak hanya secara teori, Prof Fentiny juga memakai ilustrasi kasus untuk dapat menggambarkan isu
kemiskinan dan perdagangan bebas.

Yaitu terkait dengan barang dan bahan pokok impor yang membanjiri Indonesia.

Pasukan bahan pangan impor ini membuat harga bahan pangan menjadi meningkat.

Baca juga: UI Raih Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2024, Ini kata Rektor Prof Heri Hermansyah

Misalnya komoditas apel dan kentang.

Pada akhirnya, perdagangan bebas yang diharapkan menjadi kebijakan yang tepat untuk peningkatan ekonomi, menjadi kontradiktif dengan realita yang dihadapi di lapangan

Selain itu, isu perdagangan bebas merupakan isu kolektif yang menjadi isu global saat ini, yang
termasuk Hak Asasi Manusia (HAM) generasi ketiga.

Prof. Fentiny menyampaikan bahwa jika masyarakat semakin miskin karena perdagangan bebas karena ketidaksiapan berkompetisi secara global, maka ini adalah pelanggaran HAM generasi ke tiga.

Sebagaimana yang dinyatakan dalam HAM generasi ke tiga, yaitu masyarakat seharusnya mempunyai hak untuk memperoleh manfaat dari perdagangan dunia dan pertumbuhan ekonomi.

Melihat semua isu terkait dengan kemiskinan, HAM, dan perdagangan bebas yang saling berkaitan,
Prof. Fentiny menawarkan kolaborasi pentahelix sebagai solusi dari dampak negatif perdagangan
bebas di Indonesia.

Pembentukan Komite Nasional

Menurutnya, pembentukan komite nasional yang berfokus menangani masalah perdagangan bebas sangat diperlukan untuk mengatasi isu perdagangan bebas, dan dapat menangani masalah tersebut dari aspek internal.

Misalnya terkait dengan produk ekspor, dan eksternal, yang berkaitan dengan produk impor, serta mengawal implementasi kebijakan yang berasal dari World Trade Organization (WTO), agar tidak merugikan Indonesia dalam aspek ekonomi.

Baca juga: UI Dorong Mahasiswa untuk Kembangkan Jiwa Kewirausahaan dan Pemerataan Akses Digital di Indonesia

Komite Nasional ini juga diharapkan dapat menggunakan Strategi Pembangunan Sosial dengan tiga
aspek, yaitu individu, masyarakat, dan pemerintah.

Strategi ini juga dapat digunakan kepada lima pilar, yaitu pemerintah, akademisi, dunia bisnis, masyarakat, dan media.

Dalam menjalankan tugasnya Komite Nasional harus melaksanakan misinya secara holistik, dengan mencakup pengembangan kapasitas secara individu, ekonomi, sosial, budaya, serta lingkungan.