Tantangan Kepala Daerah Jawa Barat 2024-2029

Oleh: Wensenslaus Aprianus Geu*

Menjelang Pilkada Jawa Barat 2024, sejumlah tokoh mulai menunjukkan potensi elektabilitas mereka.

Berdasarkan survei Litbang Kompas 15-20 Juni 2024, Ridwan Kamil menempati posisi teratas dengan elektabilitas 36,6 persen, diikuti oleh Dedi Mulyadi dengan 12,2 persen.

Sementara itu, Bima Arya, Atalia Praratya, Ahmad Syaikhu, Alfiansyah Komeng, Deddy Mizwar, dan Desy Ratnasari masing-masing mendapatkan persentase yang lebih kecil, kurang dari 2 persen.

Namun, angka "Tidak Tahu atau Tidak Jawab" (TT/TJ) yang mencapai 41 % menunjukkan masih banyak pemilih yang belum menentukan pilihan.

Pilkada Gubernur Jawa Barat 2024 akan menjadi momen krusial yang menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia ini.

Berbagai tantangan besar seperti ledakan jumlah penduduk, serta kesenjangan sosial, pemerataan pembangunan dan masalah pendidikan perlu mendapatkan perhatian khusus.

Baca juga: PDI Perjuangan dan PKS Bergandeng Tangan Kalahkan Ridwan Kamil di Pilkada Jabar 2024

Ledakan Jumlah Penduduk

Dengan proyeksi populasi yang mencapai 54 juta jiwa pada tahun 2035, Jawa Barat menghadapi tantangan besar dalam mengelola ledakan jumlah penduduk.

Ini setara dengan populasi Korea Selatan. Kepadatan penduduk memberikan tekanan besar pada infrastruktur dan layanan publik.

Rasio ketergantungan (Dependency Ratio) saat ini berada di angka 42 dan dinilai cukup ideal.

Akan tetapi beberapa tahun ke depan diproyeksikan akan meningkat menjadi 53, yang berarti setiap 100 orang usia produktif harus menanggung 53 orang tanggungan.

Kenaikan ini berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial jika tidak dikelola dengan baik.

Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang tidak hanya mengakomodasi peningkatan jumlah penduduk tetapi juga memastikan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.

Kepala Daerah Jawa Barat terpilih diharapkan untuk mengembangkan strategi pembangunan berkelanjutan yang mencakup pengendalian urbanisasi, peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, serta penciptaan lapangan kerja yang memadai.