Ini Saran Jusuf Kalla kepada Prabowo-Gibran Terkait Konflik Papua yang Belum Selesai

Politisi senior Partai Golkar ini mengakui  dana besar yang digelontorkan pemerintah ke Papua tidak dirasakan masyarakat karena korupsi.

"Beberapa bupati dan gubernur dari Papua masuk penjara karena korupsi. Itu masalahnya. Sekarang kita kasih pengertian bahwa yang salah bukan kita," ucap JK.

JK merasa apa yang telah diberikan pemerintah di Papua dengan status otsus itu lebih dari cukup.

"Papua itu lebih diistimewakan karena di sana hanya orang Papua asli yang bisa jadi gubernur/bupati. Secara hukum orang Papua bisa jadi gubernur di Jawa, tapi orang Jawa atau org Sulawesi tidak bisa jadi gubernur di Papua. Jadi suatu kekhususan yang luar biasa," tambahnya.

Dengan kekuasaan politik dan ekonomi yang besar, konflik Papua sebenarnya sudah bisa diatasi.

"Kita harus ada pendekatan dan sosialisasi terus menerus untuk memberikan pemahaman tentang soal-soal ini kepada mereka," tandas JK.