Ini Saran Jusuf Kalla kepada Prabowo-Gibran Terkait Konflik Papua yang Belum Selesai

Laporan wartawan TribunnewsDepok.com Hironimus Rama

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, BEJI - Konflik bersenjata antara kelompok separatis Papua (Organisasi Papua Merdeka) dengan pemerintah Indonesia hingga kini belum juga selesai.

Eskalasi kekerasan bersenjata ini bahkan terus mengalami kenaikan selama beberapa tahun terakhir.

Padahal pemerinta telah menggelontorkan dana yang cukup banyak untuk pembangunan di Papua dalam 10 tahun terakhir.

Bahkan Presiden Jokowi sering mengunjungi Papua untuk memastikan program-program yang dirancangnya bermanfaat bagi masyarakat Papua.

Baca juga: BREAKINGNEWS Jusuf Kalla Beri Kuliah Umum di FISIP UI, Bicara Tentang Dialog Perdamaian

Alotnya penyelesaian konflik Papua ini mendapat perhatian dari Wakil Presiden 2004-2009 dan 2014-2019 Jusuf Kalla.

Menurutnya, konflik Papua itu harus diselesaikan dengan baik melalui pendekatan yang terus-menerus.

"Untuk menyelesaikan konflik Papua, kita harus memahami masalahnya sehingga perlu pendekatan terus-menerus," kata Jusuf Kalla saat memberi kuliah umum tentang Dialog Perdamaian di Auditorium Mochtar Riady Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), Depok, Jawa Barat, pada Kamis (25/3/2024).

Dia melihat konflik di Papua ini disebabkan karena adanya persepsi keliru tentang Indonesia dari sebagian masyarakat Papua.

Baca juga: Beri Kuliah Umum di UI, Jusuf Kalla Sebut Ketidakadilan Sebagai Akar Konflik Sosial di Indonesia

"Masyarakat Papua merasa dijajah oleh Indonesia, padahal tidak. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua itu sama-sama merdeka dari penjajahan," tuturnya.

Selain itu, masyarakat di Papua merasa seakan-akan Indonesia ini merampok Papua, mengambil kekayaan mereka.

Padahal anggaran yang diberikan ke Papua sekarang ini dalam bentuk dana otsus (otonomi khusus) jauh lebih besar dibanding dengan apa didapatkan pemerintah dari pajak-pajak dan kekayaan alam masyarakat mereka.

"Saya kasih data. Tahun 2008 pendapatan dari pajak, gas dan penjualan Freeport sebesar Rp 20 triliun. Tetapi kita kasih ke Papua dari anggaran APBN untuk dana otsus dan macam-macam sebesar Rp 35 triliun per tahun," paparnya.

JK menegaskan Indonesia tidak merampok Papua. Malahan Papua diberi subsidi besar-besaran dari APBN.

"Sekarang pendapatan dari Papua kurang lebih Rp 40 triliun. Tetapi anggaran kita ke Papua Rp 85 triliun. Kalau di Jawa dan pulau lain anggaran per orang dari APBN sebsar Rp 2,5 juta, di Papua besarannya 17 juta per orang," imbuhnya