Tim Hukum AMIN dan TPN Ganjar-Mahfud Bakal Kolaborasi Ungkap Fakta Kecurangan Pemilu 2024

Laporan wartawan wartakotalive.com Yolanda Putri Dewanti

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA -- Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin (AMIN) dan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud berkomitmen siap melaporkan dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Ketua Tim Hukum AMIN, Ari Yusuf Amir mengaku pihaknya sudah lama menjalin komunikasi dengan pihak paslon 03.

"Kami sudah komunikasi sejak lama. Kami akan mengungkap fakta kecurangan ini, untuk menghasilkan pemilu berintegritas dan jujur," jelas Ari, Rabu (21/2/2024).

Menurut Ari, keseriusan pihaknya dengan TPN Ganjar-Mahfud itu dibuktikan dengan adanya salah seorang advokat dari TPN sebagai penghubung antar kedua belah pihak.

Baca juga: Surya Paloh Bertemu Jokowi, Timnas AMIN Berharap Tidak Ada yang Hengkang dari Koalisi Perubahan

"Tiap hari ada informasi, kami sampai ke penghubung, demikian juga informasi dari TPN, turut disampaikan kepada kami," jelas Ari.

Dia menyebut, salah satu kesamaan fakta yang didapatkan Tim Hukum AMIN dan tim hukum TPN Ganjar-Mahfud adalah pengerahan kepala desa untuk memilih salah satu pasangan calon tertentu.

"Mereka (TPN Ganjar-Mahfud) menemukan fakta yang sama misalnya tentang kepala desa," ucap Ari.

Bahkan, kata Ari, TPN Ganjar-Mahfud menemukan fakta adanya intimidasi terhadap kepala desa, salah satunya di Jawa Tengah.

Baca juga: Timnas AMIN Bakal Bawa Data Kecurangan ke Mahkamah Konstitusi

Sebelumnya, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan, TPN Ganjar-Mahfud membentuk tim hukum dengan tujuan untuk memperkarakan pemilu.

Deputi 360 TPN Ganjar-Mahfud, Syafril Nasution mengatakan, pembentukan tim hukum tersebut dilakukan berdasarkan arahan pasangan calon Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Tanpa terkecuali dari para ketua umum partai politik pengusung paslon Ganjar-Mahfud, yakni dari PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Partai Perindo.

Setelah resmi membentuk tim hukum yang bernama Tim Hukum Pembela Demokrasi dan Keadilan Ganjar-Mahfud tersebut, ia mengatakan, TPN juga menunjuk dua advokat senior, yakni Todung Mulya Lubis sebagai ketua tim hukum dan Hendry Yosodiningrat sebagai wakil ketua.

Baca juga: Timnas AMIN Temukan Kasus Manipulasi Penghitungan Suara di TPS Seluruh Daerah di Tanah Air

Kubu AMIN dan Ganjar Dinilai Sulit Batalkan Kemenangan Prabowo-Gibran

Sementara itu Pengamat politik Muhammad Qodari memprediksi pasangan calon (paslon) Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo-Gibran diyakini akan tetap memenangi Pilpres dalam satu putaran.

Pasalnya gap atau jarak perolehan surat suara Prabowo-Gibran dalam real count KPU sangat besar dibanding dengan dua rival politik lainnya. 

Muhammad Qodari memperkirakan paslon nomor urut 01 Anies Baswdan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dan paslon nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD akan tetap menempuh jalur hukum terhadap kemenangan Prabowo-Gibran.

Baca juga: Pendukung Ganjar-Mahfud Unjuk Rasa di Bawaslu RI, Wartawan Dilarang Wawancara

Gugatan itu dinilainya merupakan hal yang biasa karena hampir setiap pemilihan, pihak yang kalah akan protes dengan hasil yang ada.

“Tapi menurut saya tahun 2024 ini jauh lebih sulit untuk katakanlah menggugat atau membatalkan kemenangan, karena selisihnya terlalu jauh antara paslon 02 dengan yang paling dekat itu paslon 01, selisihnya 34 persen,” ujar Qodari.

Hal itu diungkapkan Qodari saat diskusi bertajuk ‘Pengaruh Milenial dan Gen Z dalam Pemilu 2024’ di Double V Coffe & Eatery, Rawamangun, Jakarta Timur pada Selasa (20/2/2024) petang.

Baca juga: Prabowo-Gibran Menang Telak di Cilodong, Ganjar-Mahfud Dibikin Nol Suara

Turut hadir Koordinator Aktivis Milenial Bambang Pria Kusuma dan Presiden Mahasiswa Universitas Jayabaya Ridha Furqon Wahyu Ramdhani.

Menurut dia, alasan pihak yang kalah mengajukan gugatan biasanya ingin menunjukkan adanya temuan atau dugaan pelanggaran dalam Pemilu.

Di sisi lain, mereka ingin menyampaikan pesan kepada publik bahwa pihak mereka sebetulnya tidak kalah dalam ajang ini.

“Belajar dari pengalaman tahun 2014 (Pilpres), pada waktu itu selisih Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu cuma delapan persen, itu saja nggak bisa dibuktikan. Apalagi ini yang 34 persen,” ujarnya.

Selain itu, biasanya para pelapor akan menghadirkan saksi yang kurang kredibel dalam memberikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi (MK).

Para saksi itu biasanya tidak mampu memperkuat pernyataan dengan bukti dan fakta di lapangan, tetapi hanya sekadar lisan.

“Banyak bukti-bukti berupa katanya-katanya alias omon-omon (ngomong-ngomong) dan menurut saya itu nggak bisa dijadikan dasar, sehingga hakim tidak akan menjadikan dasar untuk pengambilan keputusan,” tutur Direktur Eksekutif Indo Barometer ini.

Sementara itu dikutip dari Kompas.com, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah melakukan penghitungan suara secara langsung (real count) untuk pemilihan presiden dan wakil presiden pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Berdasarkan data terakhir KPU di situs pemilu2024.kpu.go.id, hingga 20 Februari 2024 pukul 13.00 WIB, jumlah suara berasal dari 595.785 tempat pemungutan suara (TPS) atau 72,37 persen dari total 823.236 TPS di Indonesia dan luar negeri. 

Berikut hasil perolehan suara sementara untuk masing-masing pasangan calon (paslon) presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres): Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memperoleh 23.695.646 suara (24,24 persen).

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meraih 57.345.587 suara (58,67 persen).

Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengumpulkan 16.698.198 suara (17,08 persen).

Dengan jumlah suara tersebut, paslon nomor urut 01 Anies-Muhaimin unggul sementara di 2 provinsi dengan perolehan suara lebih dari 20 persen di 21 provinsi.

Adapun pasangan nomor urut 02 Prabowo-Gibran, mendapat suara terbanyak di 36 provinsi plus luar negeri dan meraih lebih dari 20 persen suara di 38 provinsi.

Pasangan nomor urut 03 Ganjar-Mahfud belum unggul di provinsi mana pun dan mengoleksi lebih dari 20 persen suara di 9 provinsi. (m27/faf)