Timnas AMIN Menduga Jokowi Akan Gunakan Fasilitas Negara dalam Mendukung Paslon Pilihannya

Laporan wartawan wartakotalive.com Yolanda Putri Dewanti

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA -- Tim Pemenangan Nasional (Timnas AMIN) meragukan pernyataan Jokowi yang tak menggunakan fasilitas negara dalam dukung- mendukung Paslon nomor urut 02.

Excecutive Co-captain, Sudirman Said bahkan menyebutnya sebagai omong kosong bila Presiden maupun menteri yang tak menggunakan fasilitas negara dalam Pemilu 2024. 

Sudirman Said mengatakan hal tersebut menanggapi apa yang disampaikan oleh Jokowi bahwa presiden maupun menteri punya hak kampanye dan memihak paslon tertentu dalam Pilpres.

"Dikatakan boleh berkampanye asalkan tidak menggunakan fasilitas negara, tapi sebagai pejabat negara, saya pernah jadi menteri, pernah enggak saya lepas dari fasilitas negara? Sulit kan?" kata Sudirman, Kamis (25/1/2024).

Baca juga: Timnas AMIN Bicara Kemungkinan Adanya Pertemuan Surya Paloh dengan Megawati

Sudirman melanjutkan bahwa sekedar hanya menggunakan mobil dinas saja, sudah masuk ke dalam menggunakan fasilitas negara.

Apalagi jika hal tersebut bertujuan untuk ke lokasi kampanye. 

"Ke mana-mana dengan mobil dinas, tinggal di rumah dinas. Rombongan ke luar kota diurus oleh dana negara. Itu baru menteri tuh, bagaimana dengan presiden?" ucapnya. 

Belum lagi biaya pengamanan presiden hal tersebut juga termasuk dana negara, ditambah lagi penginapan dan fasilitan penunjang lainnya. 

Baca juga: Jubir Timnas AMIN Tak Ingin Berspekulasi soal Koalisi Lanjutan Bila Pilpres Berlangsung 2 Putaran

"Jadi, dari segi aspek bahwa itu tidak menggunakan fasilitas negara, rasanya sulit sekali untuk dilaksanakan," lanjutnya. 

Jokowi sendiri membuktikan ucapannya untuk cawe-cawe dalam Pemilu 2024, hal tersebut dinyatakan secara gamblang bahwa dirinya boleh kampanye dan berpihak dalam Pilpres 2024

Upaya mendukung kontestan Pilpes tersebut disampaikan di depan salah satu calon presiden (capres), Prabowo Subianto yang tengah mendampingi Jokowi sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).

"Presiden itu boleh kampanye, presiden itu boleh memihak," kata Jokowi di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara, boleh," jelas dia.(m27)