Warga Eks Kampung Bayam Dilaporkan ke Polisi, Anies Baswedan Minta Negara Tidak Dzalim pada Rakyat

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, PARUNG - PT Jakarta Propertindo (Jakpro) melaporkan empat warga eks Kampung Bayam di Jakarta Utara ke polisi beberapa waktu lalu.

Empat warga itu dituduh melakukan kekerasan terhadap barang dan perusakan, serta memasuki pekarangan orang lain.

Laporan terhadap eks warga Kampung Bayam terdaftar dengan nomor LP/B/1313/XII/2023/SPKT/Polres Metro Jakut/Polda Metro.

Terkait hal itu, calon presiden nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan, meminta agar pihak berwenang jangan dzalim kepada rakyat.

Baca juga: Anies Baswedan Kampanye di GOR Parung, Targetkan Raih 80 Persen Suara dari Kabupaten Bogor

"Pihak berwenang jangan berlaku tidak adil, sebab mereka adalah rakyat sendiri dan sudah ada di tempat itu begitu lama," kata Anies usai kampanye akbar di Gelanggang Olahraga (GOR) Parung, Kabupaten Bogor, pada Senin (22/1/2024).

Anies menjelaskan pembangunan Kampung Susun Bayam (KSB) dulu tergeser karena Pandemi Covid-19.

"Dampaknya penyelesaian pembangunan Jakarta Internasional Stadium (JIS) mundur. KSB baru bisa dibangun sesudah JIS rampung. Jadi itu harus kita tuntaskan, itu kewajiban negara pada warganya," ujar Anies.

Baca juga: Besok, Polisi Gelar Rekonstruksi Pembunuhan Wanita di Sukmajaya Depok oleh Pacarnya

Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 ini meminta agar pemerintah tidak hanya memberikan perlindungan kepada pengusaha raksasa, tetapi pada yang kecil dan lemah malah lupa memberi perlindungan.

"Negara harus welas asih pada rakyatnya, tidak boleh dzalim, aturannya ada dan sudah digunakan berkali-kali," papar Anies.

Kalau aturannya tidak memungkinkan, lanjutnya, aturannya itu dibuat memungkinkan dan terbukti sudah bisa.

Baca juga: Ibu Buang Bayi di Mushola Cimanggis Depok Akui Masalah Ekonomi Jadi Penyebabnya

"Ini hanya soal kemauan dan memunculkan negara punya welas asih," tandas Anies.

Sebagai informasi, empat warga eks Kampung Bayam dipolisikan karena secara berkelompok memasuki pekarangan hunian pekerja pendukung operasional (HPPO) Jakarta International Stadium (JIS) tanpa seizin perusahaan pada 29 November hingga awal Desember 2023.