Prabowo Subianto Senang Paslon Lain Memiliki Komitmen Memberantas Korupsi

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto merasa gembira, jika pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan paslon 1 Anies Baswedan memiliki komitmen yang sama untuk memberantas korupsi.

Hal itu disampaikan Prabowo yang ditemani Gibran Rakabuming Raka, usai menghadiri acara Penguatan Antikorupsi Untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan Rabu (17/1/2024) malam.

"Saya merasa sekarang ada kesadaran dari semua elite politik, bahwa rakyat kita menuntut korupsi harus diberantas," kata Prabowo.

Prabowo juga mengatakan, jika korupsi ini membahayakan bagi masa depan bangsa.

Baca juga: Posyandu di Kabupaten Bogor Dapat 4.662 Unit Antropometri Kit dari Kementerian Kesehatan

Tak hanya itu, dirinya juga mendukung upaya dari KPK dan penegak hukum lainnya untuk mengawasi kekayaan negara untuk lebih diperkuat.

"Pendekatan saya adalah pendekatan yang saya sampaikan yang pertama, sistemik sistemnya kita harus perbaiki, kualitas hidup semua pelaku penegak hukum harus kita perbaiki," kata Prabowo.

"Dan yang ketiga memberi contoh dari atas, pemimpin harus memimpin dengan contoh dan kita harus memberi contoh dan memberi kehendak politik, tekat politik untuk memberantas korupsi," imbuhnya.

Baca juga: Prabowo - Gibran Mendapat Dukungan dari Gerakan Tani Nelaya, Ingin Lanjutkan Program Jokowi

Sebelumnya, Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengungkap empat hambatan kerja-kerja pemberantasan korupsi di hadapan tiga pasangan capres dan cawapres periode 2024-2029.

Nawawi pertama-tama menyoroti ketiadaan sanksi bagi penyelenggara negara yang tidak lengkap dan taat melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

Nawawi menjelaskan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 yang menjadi dasar bagi KPK melakukan pemeriksaan LHKPN tidak mengatur sanksi yang tegas.

Baca juga: Istri Karyawan Toyota Pura-pura Menangis Menolak Autopsi Jenazah Suaminya, Siap Dihukum Berat

"Akibatnya, saat ini kepatuhan penyampaian LHKPN secara lengkap diabaikan oleh sekitar 10 ribu dari 371 ribu penyelenggara negara," kata Nawawi di acara Penguatan Antikorupsi Untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan Rabu (17/1/2024) malam.

Nawawi merasa ironi penyelenggara negara yang tidak patuh melaporkan harta kekayaan tetap diangkat dalam jabatan pembantu presiden atau jabatan publik lainnya.

"Untuk itu, KPK meminta komitmen nyata dari calon presiden dan wakil presiden ketika nanti terpilih untuk menguatkan peran LHKPN dengan pemberian sanksi berupa pemberhentian dari jabatan publik pada pembantu presiden atau pimpinan instansi yang lembaganya tidak patuh terhadap kewajiban penyampaian LHKPN secara lengkap," ujar Nawawi.

Baca juga: APK Membahayakan Pengendara dan Semrawut, Kesbangpol DKI Jakarta Turun Tangan

Lanjut Nawawi, mengharapkan ada pemberhentian dari jabatan kepada penyelenggara negara ketika pemeriksaan LHKPN menunjukkan terdapat harta yang disembunyikan.

"Kami mohon agar presiden dan wakil presiden terpilih nantinya menjadikan LHKPN dan hasil pemeriksaan LHKPN sebagai salah satu kriteria bagi promosi pengangkatan seseorang dalam jabatan publik. KPK siap menyampaikan hasil pemeriksaan LHKPN kepada presiden untuk ditindaklanjuti," ujar dia.

Kedua, Nawawi menyoroti fungsi koordinasi dan supervisi yang menjadi dua dari tugas utama KPK sebagaimana diamanatkan Undang-undang.

"Ingin kami sampaikan pada forum ini kewenangan yang diberikan UU kepada KPK sebagai koordinator dan supervisor penanganan perkara-perkara tindak pidana korupsi tidak atau belum berjalan sebagaimana mestinya meskipun telah memiliki kebijakan, aturan, regulasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas tersebut," jelas Nawawi.

Baca juga: Kaesang Pangarep Minta Kader PSI Dibimbing Kyai dan Ulama NU

Ketiga, penguatan kelembagaan KPK. Nawawi ingin presiden terpilih menunjuk dan menyerahkan kepada DPR lima pimpinan dan Dewan Pengawas KPK yang cakap, secara teknis mempunyai kompetensi yang tinggi dan terbukti integritasnya, serta rekam jejak calon termasuk informasi yang disampaikan oleh kelompok masyarakat.

Menurutnya, presiden mempunyai peranan penting terhadap hal tersebut.

"Pilihan presiden atas kandidat pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK yang cakap, berintegritas dan teruji ini akan menunjukkan komitmen penguatan terhadap lembaga KPK," ujar Nawawi.

Baca juga: Kantong Parkir Truk Tambang di Parung Panjang Mulai Beroperasi, Bisa Tampung 50 Kendaraan

Terakhir, Nawawi ingin presiden dan wakil presiden terpilih berperan serta perihal perbaikan komunikasi dalam kerangka penegakan hukum.

Hal tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi.

"Komunikasi yang lebih efektif antara KPK dengan Kejaksaan RI, Polri, termasuk dengan Tentara Nasional Indonesia harusnya dapat difasilitasi oleh presiden dan wakil presiden," imbuhnya. (m32)