Rencana Pilkada Dimajukan, Imam Budi Hartono Ketua DPD PKS Depok Sampaikan Tiga Alasan Dampaknya

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, PANCORAN MAS - Pemerintah berencana memajukannya jadwal pencoblosan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dari November menjadi September.

Rencana tersebut dimunculkan lantaran bakal terjadi kekosongan kepemimpinan di ratusan daerah pada awal 2025.

Sehingga rencana tersebut akan dibahas di DPR RI.

Rencana pemerintah tersebut  menuai banyak tanggapan.

Baca juga: Buka TMMD ke-118, Imam Budi Hartono: Harapan Besar Terjaganya Partisipasi Masyarakat

Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar secara tegas PKB menolak rencana tersebut. Meski demikian hal tersebut diserahkan ke masing-masing fraksi yang ada di DPR RI.

Sementara itu, Ketua DPD PKS Kota Depok, Imam Budi Hartono, mempertanyakan rencana dimajukannya jadwal Pilkada 2024.

"Lucu saja sih mendengar informasi pilkada dimajukan. Saya belum faham sih alasan dimajukan. Ya kalo memang itu untuk kemaslahatan rakyat Indonesia saya dukung," kata Imam Budi Hartono yang juga menjabat Wakil Wali Kota Depok, Selasa (26/9/2023).

Wakil Wali Kota Depok itu menyatakan bahwa banyak hal yang harus dipertimbangkan ketika pilkada dimajukan.

Baca juga: Imam Budi Hartono Pantau Perekaman KTP-el di SMAN 12 Depok, Janjikan Bea Siswa bagi Siswa Tak Mampu

Pertama, kesiapan KPUD pasti terganggu, karena berubah perencanaan. Padahal yang sudah matang dilaksanakan pada November 2024.

Apalagi Pemilu legislatif yang pencoblosannya pada Februari 2024 harus memenuhi tahapan hukum ke Mahkamah Konstitusi. Waktu yang dibutuhkan dua - tiga bulan. Artinya bulan Mei belum selesai.

"Belum lagi pilpres bila terjadi putaran kedua. Kasihan teman-teman penyelenggara pemilu sampai tingkat KPPS, jangan sampai banyak masalah," ujar Bang Imam sapaan akrab Imam Budi Hartono.

Kedua, lanjut Imam, bila Pilkada 2024 dipercepat, maka yang harus dipikirkan adalah kesiapan anggaran. 

Pelaksanaan Pilkada itu anggarannya tanggungjawab APBD Kota, Kabupaten dan Propinsi.

Kemudian kesiapan anggaran tiap daerah pasti beda-beda. Bila Pilkada dipercepat, maka anggaran dinas yang harus dikorbankan

"Kalo dipaksa dipercepat pada September pasti ada anggaran dinas yang harus dikorbankan untuk pembiayaan pilkada," ujarnya.

Menurut Imam Budi Hartono, ketiga adalah kesiapan partai dan calon. 

"Kalau kami untuk PKS sedang paralel melakukan penjaring calon kepala daerah propinsi, kota dan kabupaten. Tipis-tipis tim pilkada sedang bekerja untuk persiapan pemenangan Pilkada depok. Konserntrasi tetap pada pergerakan pemenangan pileg target 2 kali lipat dan memenangkan pasangan Amin (Anis Cak Imin)," tandas Bang Imam.