Mahasiswi UI Cecar Ganjar Pranowo Isu Konflik Agraria, Kisruh Pulau Rempang Jadi Sorotan 

Laporan wartawan TribunnewsDepok.com, M Rifqi Ibnumasy

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, BEJI - Kuliah kebangsaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) yang dihadiri bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo berlangsung meriah.

Seorang panelis perwakilan mahasiswa FISIP UI, Azzahra mencecar Ganjar terkait isu konflik agraria yang sedang terjadi di Indonesia.

Menurut Azzahra, konflik agraria di Indonesia terus mengalami tren kenaikan dari masa ke masa hingga jumlahnya mencapai 212 kasus di tahun 2022.

"Dari 207 kasus 2021 menjadi 212 2022, meskipun naik 5 kasus, tetapi luas konflik tingkat drastis," kata Azzahra ke Ganjar.

Baca juga: Terkonfirmasi, Bacapres Ganjar Pranowo Hadiri Kuliah Kebangsaan di FISIP UI Hari Ini

"(Data KPA) Dari 500 ribuan hektare menjadi 1 juta hektare," sambungnya.

Azzahra meminta Ganjar memaparkan resolusi konflik yang akan dilakukan jika nanti terpilih menjadi presiden pada Pemilu 2024 nanti.

"Gimana penanganan resolusi konflik yang akan dilakukan pemerintah, tetapi tidak hanya dengan memikirkan bahwa konflik selesai melalui kompensasi," ujarnya.

Baca juga: Ganjar Bahas Mobil ESEMKA di Kuliah Kebangsaan FISIP UI: Ada yang Nyinyir Industri Dalam Negeri

Kurang Mitigasi Konflik 

Menanggapi cercaan pertanyaan dari mahasiswi UI tersebut, Ganjar membenarkan konflik agraria di Indonesia banyak terjadi.

"Dugaan saya lebih dari itu karena saya banyak menangani hal (konflik agraria) itu, minimal di kampung saya, belum lagi di Indonesia," kata Ganjar di depan ratusan mahasiswa UI.

Menurut Ganjar, kasus agraria seperti yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau terjadi karena kurangnya mitigasi konflik.

Ganjar menambahkan, dalam penanganan infrastruktur perlu melibatkan pakar antropolog, sosiolog dan psikolog untuk memahami keadaan masyarakat yang terdampak.

Baca juga: Di Hadapan Mahasiswa UI, Ganjar Pranowo Tegaskan Pemimpin Harus Optimis Meski Bukan Malaikat 

"Tolonglah antropolog, tolonglah sosiolog, tolonglah psikolog agar kemudian dia bisa tahu menjelaskan, jelaskan dulu, kadang pemerintah tidak mau," ungkapnya.

"Kenapa konflik-konflik itu muncul pada saat sebuah pekerja ingin dilaksanakan, satu sangat jarang kita melakukan mitigasi apa yang akan terjadi kedua bagaimana kita penghormatan terhadap hak mereka," pungkasnya. (m38)