BREAKING NEWS: Partai Demokrat Mantap Cabut Dukungan ke Anies Baswedan dan Keluar dari Koalisi

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, BOGOR - Polemik kubu Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) akhirnya berujung pada hengkangnya Partai Demokrat dari deretan partai pengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden.

Keputusan ini diambil usai Majelis Tinggi Partai (MTP) menggelar rapat dengan Ketua MTP Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Kediaman SBY, di Cikeas, Kabupaten Bogor, Jumat (1/9/2023).

Rapat digelar sebagai langkah yang diambil Demokrat setelah merasa adanya pengkhianatan dari Anies Baswedan dan juga Partai Nasdem.

Yakni wacana menduetkan Anies Baswedan dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai Capres dan Cawapres pada Pilpres 2024 mendatang.

Baca juga: Wali Kota Depok Jamin Layanan Publik Tetap Berjalan Meski 30 Persen ASN Jalani WFH

Hasilnya, MTP Demokrat memantapkan diri untuk mencabut dukungan terhadap Anies Baswedan, dengan kata lain, hengkang dari KPP yang selama ini beranggotakan Demokrat, Nasdem, dan PKS.

Hal ini disampaikan Sekretaris MTP Andi Mallarangeng usai rapat di Kediaman SBY di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/8/2023) malam.

"Partai Demokrat mencabut dukungan kepada Saudara Anies Baswedan sebagai capres dalam Pilpres 2024," tegas Andi.

Baca juga: Kunker Komisi VIII DPR di Kota Bogor, Nur Azizah Tamhid Sapa Penerima Bansos

"Kedua, Partai Demokrat tidak lagi berada di dalam koalisi perubahan untuk Persatuan karena terjadi pengingkaran kesepakatan yang dibangun selama ini," lanjutnya.

Sebelumnya, Andi menyebut, ada kemungkinan posisi Partai Demokrat untuk meninggalkan koalisi yang digagas bersama NasDem dan PKS itu.

"Ya kalau kader Demokrat tidak mau lagi, masa kita mau bersama dengan orang yang mengkhianati kita," kata Andi.

Baca juga: Anak Muda Punya Peluang Jadi Presiden, Ini Kata Dekan FISIP UI Prof. Semiarto Aji Purwanto

Hanya saja, saat ini rapat MTP yang akan mengeluarkan hasil soal posisi Demokrat itu belum dilaksanakan.

Sebab, keputusan atau kewenangan tersebut berada dalam ranah MTP Demokrat.

"Harus tidak lagi bersama atau dengan koalisi perubahan dan persatuan itu, itu adalah keputusan dan ranah dari kewenangan MTP Demokrat," tuturnya. (m32)