Pemerintah Kota Bogor Berikan Bantuan Kepada 38 Peternak yang Terdampak Wabah PMK 2022

Laporan wartawan TribunnewsDepok.com, Cahya Nugraha

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, BOGOR - Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak yang melanda Indonesia sejak Maret tahun 2022 lalu, membuat para peternak meringis, termasuk para peternak yang berdomisili di Kota Bogor.

Meskipun kini Kota Bogor zero kasus PMK, namun pemerintah tetap melakukan langkah strategis. Yakni menggantikan kerugian para peternak dengan pemberian bantuan dalam keadaan darurat PMK berupa uang tunai.

Kota Bogor sendiri, diberi jatah bantuan senilai Rp1,050 miliar untuk 38 peternak yang memiliki total sebanyak 105 ekor sapi yang terdampak wabah PMK.

Bantuan tersebut bersumber dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian (Kementan).

Bantuan untuk Kota Bogor tersebut secara simbolis diserahkan Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim kepada para peternak di Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bogor. 

"Bantuan ini merupakan kebijakan dari pemerintah terkait dengan pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. Jadi dengan kondisi yang berat, pemerintah tetap memberikan perhatian kepada petani, peternak. Khususnya sapi perah maupun sapi potong yang beberapa waktu yang lalu sempat menyeruak di seluruh indonesia, khususnya di wilayah Kota Bogor," kata Dedie. 

Dedie menambahkan, bantuan ini untuk 105 ekor sapi dengan nilai satu ekor sapi sebesar Rp. 10 Juta.

Diharapakan dengan bantuan ini, dapat memicu semangat para peternak agar tetap melaksanakan usahanya di tengah kesulitan ekonomi.

Seluruh peternak yang mendapat bantuan ini tersebar di beberapa kelurahan di Kota Bogor. Tentu dengan beberapa mekanisme, seperti pengajuan langsung dari peternak, ataupun hasil verifikasi dari DKPP.

Baca juga: Komisi I DPRD Kota Bogor Sebut Pembangunan Proyek Strategis Masih Terpusat di Pusat Kota

"Jadi pelaksanaan verifikasi memang membutuhkan waktu, termasuk juga ketika mereka tersertifikasi membutuhkan waktu untuk pembukaan rekening. Kejadian (PMK) di tahun lalu, baru bisa kita distribusikan hari ini. Tapi itu adalah bagian dari proses dan pengalokasian anggaran dari pemerintah pusat untuk memastikan bahwa antara data dari peternak yang terdampak dengan hasil verifikasi kami cocok," paparnya.

Disamping itu, belajar dari penanganan wabah PMK kemarin, bahwa memang distribusi hewan ternak didominasi dari luar Bogor.

Sehingga, sudah seharusnya hewan ternak yang masuk ke Kota Bogor melalui proses yang ketat.

Baca juga: Pemkab Bogor Susun RKPD 2024, Iwan Setiawan Ingatkan Perangkat Dinas Agar Sesuaikan dengan SDGs

Terutama dari sisi kesehatan hewan ternaknya tersebut. Mulai dari vaksinasinya, hingga sertifikasi hewan ternak itu sendiri.

Jangan sampai justru hewan ternak yang masuk ke Kota Bogor malah menularkan penyakit kepada hewan ternak lainnya.