Komisi I DPRD Kota Bogor Sebut Pembangunan Proyek Strategis Masih Terpusat di Pusat Kota

Laporan wartawan wartakotalive.com, Cahya Nugraha

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, BOGOR - DPRD Kota Bogor mendorong pembangunan kantor serta sarana dan prasarana (sarpras) kelurahan menjadi salah satu prioritas pada rencana kerja (Renja) 2023.

Hal itu bukan tanpa alasan, sebab menurut Komisi 1 DPRD Kota Bogor, kantor kelurahan itu penting, karena dari sanalah bentuk representasi Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang berada di wilayah. 

"Kalau kantor kelurahan tidak bisa digunakan karena rusak, bagaimana pelayanan bisa dijalankan. Sedangkan pembangunan yang sifatnya tidak esensial seperti taman, pedestrian bisa diberikan anggaran," ujar Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Anna Mariam Fadhilah

Dirinya menambahkan, proyek strategis masih terpusat di sekitaran pusat kota saja. Hal ini dapat terlihat dengan kondisi di wilayah, dimana pada 2023 ini pembangunan kantor kelurahan banyak yang belum terealisasi.

Baca juga: Bangunan SMPN 20 Kota Bogor Memprihatinkan, DPRD Kota Bogor Minta Disdik Segera Petakan Masalah

Berdasarkan hasil rapat kerja (raker) dengan camat se-Kota Bogor, terkait pembangunan dan program pada tahun terakhir kepemimpinan Wali Kota Bima Arya, pembangunan masih belum merata.

"Para Camat mengeluhkan bahwa anggaran sarpras kecil, BOP kecil dan pembangunan yang harusnya disegerakan ini tidak dikerjakan. Contohnya adalah pembangunan dan revitalisasi kantor kelurahan, bahkan ada beberapa kantor kelurahan yang dilaporkan sudah mengalami rusak berat," kata Anna. 

Dia pun meminta Pemerintah Kota Bogor dalam hal ini Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor segera membuat susunan anggaran untuk melaksanakan pembangunan kantor kelurahan di masa APBD Perubahan 2023 mendatang.

Baca juga: Warga Keluhkan Infrastuktur hingga Terminal Parung, Ini Tanggapan Anggota DPRD Kabupaten Bogor

Perjuangan Komisi I DPRD Kota Bogor untuk meningkatkan anggaran sarpras kelurahan nyatanya belum juga direalisasikan oleh Pemkot Bogor. 

Anna menyebutkan berdasarkan laporan para camat, anggaran sarpras kelurahan masih berada di angka Rp75 juta.

Sementara dalam pembahasan APBD sebelumnya, Pemkot Bogor sudah berjanji menyiapkan anggaran Rp150 juta untuk masing-masing kelurahan.

Baca juga: Bima Arya Dikabarkan Akan Rotasi ASN, Komisi IV DPRD Kota Bogor Angkat Suara, Ingatkan Soal Ini

"Tadi kami lihat ternyata perjuangan kami menyuarakan aspirasi untuk meningkatkan anggaran kelurahan belum terealisasi, kami sangat sedih. Saya rasa ini tergantung prioritas dan political will dari pemimpin daerah, nah kami sebagai DPRD tentu akan terus menyuarakan kebutuhan warga ini," jelas Anna.

Selain itu, Komisi I DPRD Kota Bogor pun akan memperjuangkan untuk menaikkan anggaran BOP RT, RW dan LPM yang sudah lima tahun tidak mengalami kenaikan. 

*Caption Foto

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Anna Mariam Fadhilah menyebutkan berdasarkan hasil rapat kerja (Raker) dengan camat se-Kota Bogor, terkait pembangunan dan program pada tahun terakhir kepemimpinan Wali Kota Bima Arya, pembangunan masih belum merata. (sumber: DPRD Kota Bogor)