Komisioner KPU RI dan KUPD Diadukan Koalisi Masyarakat Sipil, DKPP Siap Proses Tanpa Membedakan

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Adanya dugaan intimidasi dan manipulasi data verifikasi partai politik yang dilaporkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih sedianya akan ditindaklanjuti Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Komisioner DKPP Muhammad Tio Aliansyah mengatakan pihaknya tidak akan menjadikan laporan tersebut sebagai prioritas.

Sebab dirinya mengatakan bahwa semua perlakuan yang dilakukan DKPP akan sama untuk siapapun orangnya.

“Jadi penanganan yang setara ya, kita memperlakukan semua orang sama, Artinya tidak ada laporan yang prioritas, tidak ada yang tidak diprioritaskan," ujar Tio di Kantor DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (21/12/2022).

Simak video berikut ini:

Sejauh ini dikatakan Tio, DKPP telah menerima banyaknya aduan terkait penyelenggaraan pemilu yang diduga melanggar etik.

"Semuanya sama, kita prioritaskan, hanya kami membagi waktu bagaimana semua supaya penanganannya bisa cepat,” papar Tio.

“Kita belum melihat ya isi laporannya seperti apa. Kemudian kita pastikan akan bekerja sesuai kewenangan fungsi dan tugas DKPP dalam menegakkan kode etik,” ucap Tio.

Baca juga: Wakil Wali Kota Depok Berikan Beasiswa KDS Kepada 1.478 Pelajar Tingkat SMA Sederajat

Sebelumnya, Koalisi Kawal Pemilu Bersih mengadukan 10 anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) di setiap tingkatan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Rabu (21/12/2022).

Sebagai informasi, Terdapat dua lembaga hukum, yaitu Airlangga Julio dari Themis Indonesia Law Firm, dan Ibnu Syamsu Hidayat dari AMAR Law Firm.

Ibnu Syamsu Hidayat mengatakan, adanya dugaan kecurangan dalam proses verifikasi faktual calon peserta Pemilu 2024.

Baca juga: Pemkot Depok Tunda Relokasi SDN Pondok Cina 1, Ridwan Kamil: Sudah Jelas, Jangan Diperpanjang

"Kemudian soal laporan atau isi konten dari laporan kami adalah, kami menduga mereka-mereka yang kami adukan ini memerintahkan kepada, misalnya dari KPU RI memerintahkan kepada KPU provinsi baik kabupaten dan kota untuk melakukan perubahan hasil data verfak," ujar Ibnu saat di temui di Kantor DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (21/12/2022).

Sejumlah video serta berita acara dikatakan Ibnu turut dilampirkan sebagai bukti atas laporan yang dilayangkan pihaknya.