Jadi Lokasi Sinergi BUMN, Lahan Kumuh Milik Pertamina di Pancoran Buntu 2 Akan Dioptimalisasi

Hal tersebut dikuatkan lewat Putusan Peninjauan Kembali No. 585/PK/PDT/1992 dan 586/PK/PDT/1992 yang diputus pada tahun 1996.

Dalam putusan tersebut Mahkamah Agung menyatakan Pertamina merupakan pemilik satu-satunya yang sah dari tanah-tanah dan bangunan di Pancoran Buntu II.

"Dalam hal ini, pemulihan aset sesuai dengan instruksi Ibu Menteri Keuangan. Karena, lahan itu nantinya akan menjadi lahan produktif yang dikelola sebagai perkantoran beberapa BUMN," jelasnya. 

Optimalisasi Pemanfaatan Aset

Dikutip dari Kontan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan dapat mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset negara.

Sebab menurutnya, aset negara yang menganggur (idle) dan aset muspro (sia-sia) merupakan bagian dari mengkhianati negara.

“DJKN sebagai punggawa penjaga aset negara juga memiliki musuh besar yang sangat nyata, yaitu terjadinya aset-aset yang idle (menganggur), aset muspro yang tidak berguna, itu artinya kita mengkhianati keuangan negara dan keuangan rakyat,” ujar Sri Mulyani dalam acara Apresiasi Kekayaan Negara DJKN Kemenkeu pada beberapa waktu lalu

Menurut Sri Mulyani, keberadaan aset yang menganggur dan tidak dimanfaatkan secara ekonomis dan untuk efisiensi pelayanan publik menjadi fokus penting DJKN, utamanya satuan kerja pengguna di kementerian lembaga.

Selain itu, Sri Mulyani juga mengingatkan kepada kementerian/ lembaga untuk tidak hanya sekadar meminta anggaran untuk membangun saja, namun juga harus tahu lebih mendalam cara pemanfaatannya.

Sehingga sebelum meminta anggaran, seharusnya kementerian lembaga sudah tahu nilai ekonomis dan nilai efisiensi yang didapat dari pembangunan tersebut.

“Saya berharap kementerian lembaga tidak hanya sekedar meminta anggaran untuk membangun dan kemudian pemanfaatan dari barang yang sudah dibangun tidak dipikirkan secara maksimal,” tegasnya.