Tekankan Pemulihan Demokrasi di Myanmar, Fadli Zon: Jaga Kekompakan ASEAN, Cegah Destabilisasi

Seperti menangguhkan keanggotaan Myanmar di ASEAN, hingga implementasi segera dari Five-Point Consensus. 

Cara lain yang mungkin, menurut Fadli Zon menerapkan mekanisme pengambilan keputusan baru di ASEAN, melalui voting. 

Dengan demikian, ASEAN akan dapat lebih cepat memutuskan hal-hal regional yang mendesak dan stabilitasnya akan terjaga dengan baik, karena kawasan memang membutuhkan stabilitas.

Sementara itu dalam diskusi, Perwakilan Komite yang Mewakili Parlemen Myanmar (CRPH) Daw Myat Thida Htun menyuarakan kekecewaannya atas keengganan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen untuk bertemu dengan Pemerintah Bayangan Myanmar dan oposisi utama terhadap junta militer, Pemerintah Persatuan Nasional (NUG).

CRPH menganggap junta militer ilegal dan tidak benar-benar mewakili kehendak rakyat Myanmar. 

"Dia seharusnya bertemu dengan NUG daripada junta militer," kata Daw Myat Thida Htun mengomentari pernyataan Hun Sen mengenai adanya dua pemerintahan di Myanmar.

Dirinya juga menjelaskan bagaimana situasi di Myanmar jauh dari cita-cita yang dituntut dalam Five-Point Consensus of ASEAN. 

Perwakilan CRPH juga menyampaikan terima kasih kepada Indonesia, khususnya Komite Kerjasama Antar-Parlemen DPR RI, atas dukungan Komite secara konsisten terhadap pemulihan demokrasi di Myanmar, melalui forum terkait di AIPA. 

CPRH juga berterima kasih kepada Negara-negara Anggota ASEAN yang terus berupaya mendesak junta untuk segera melaksanakan Konsensus Lima Poin, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura dan Filipina.

Dalam sambutan penutupnya, Fadli Zon menyampaikan pemikirannya tentang masa depan demokrasi inklusif Myanmar. 

Menurutnya, jika gerakan demokrasi di Myanmar saat ini terjadi, semua pihak termasuk kelompok etnis minoritas seperti Rohingya harus dilibatkan dalam perumusan konstitusi baru.

Lebih lanjut, politisi Indonesia itu juga menyatakan akan tetap konsisten menyuarakan pentingnya pemulihan demokrasi di Myanmar. 

Sekaligus mendesak junta militer untuk melaksanakan Konsensus Lima Poin ASEAN, terlebih mengenai perlindungan warga sipil, pemulihan demokrasi, urgensi menjaga stabilitas kawasan.