DPAPMK Kota Depok Terapkan Program Cegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA), prevalensi kekerasan terhadap anak di Indonesia cenderung menurun selama pandemi Covid-19.

Kekerasan terhadap anak laki-laki  turun dari dari 62,31 persen pada 2018 menjadi 34 persen pada 2001.

Sementara kekerasan terhadap anak perempuan turun dari 62,75 persen pada 2018 menjadi 41,05 pada 2021.

Untuk jenis kekerasan, tindakan kekerasan emosional dialami 3 dari 10 anak laki-laki dan 4 dari 10 anak perempuan.

Kekerasan fisik dialami 15 dari 100 anak laki-laki dan 10 dari 100 anak perempuan. Sementara kekerasan seksual dialami 4 dari 10 anak laki-laki dan 8 dari 10 anak perempuan.

"Sekira 47-73 persen pelaku adalah teman sebaya dan 12-29 persen pelaku adalah pacarnya," tambah Nessi.

Sementara Data dari DPAPMK Kota Depok menunjukkan laporan jumlah kekerasan terhadap anak dan perempuan di UPTD PPA Kota Depok pada 2017 hingga 2021 cenderung meningkat.

"Pada 2017 ada 117 laporan, 2018 ada  179 laporan,  2019 ada 149 laporan, 2020 ada 200 lapiran dan 2021 ada 204 laporan," ungkap Nessi.

Rinciannya, kekerasan terhadap anak pada 2017 ada 96 kasua,  2018 ada 101 kasus, 2019 ada 88 kasus, 2020 ada 121 kasus dan 2021 ada 104 kasus.

Lalu kekerasan terhadap perempuan pada  2017 ada 21 kasus, 2018 ada 78 kasus, 2019 ada 61 kasus, 2020 ada 79 kasus dan 2021 ada 100 kasus.

Kekerasan pada anak tertinggi terjadi di Kecamatan Beji dan Tapos (16 kasus), Pancoran Mas (15 kasus), Sawangan (10 kasus), Bojongsari, Cilodong, Cimanggis, dan Sukmajaya (9 kasus), Cipayung (5 kasus), Cinere (3 kasus), Limo (1 kasus), Lainnya (3 kasus).

"Penyebab KDRT umumnya karena faktor ekonomi, agama, pendidikan serta faktor sosial politik budaya," papar Nessi.

Sementara Lurah Tugu, Depok, Bambang Eko Sukmono mengatakan kegiatan sosialisasi UU No.23 Tahun 2024 tentang Penghapusan KDRT ini sangat bagus.

"Saya apresiasi kegiatan ini. Apalagi pembicaranya ada anggota DPR dari Fraksi PKS Nur Azizah Tamhid dan Kepala DPAPMK Ibu Nessi. Jadi cocok itu ada ahlinya," kata Bambang.

Dia berharap warga Kelurahan Tugu yang ikut acara ini memahami materi yang disampaikan dan bisa menyampaikan kembali kepada warga di lingkungannya.

"Ini kan ada tokoh agama, tokoh masyarakat dan perwakulan RT/RW," tuturnya.

Kelurahan Tugu sendiri sudah memiliki Satgas Penghapusan KDRT.

"Kalau ada lapofan KDRT, Satgas yang akan menyelesaikannya," pungkas Bambang.