LPEI Defisit Rp 4,7 Triliun Tahun 2019, Faisal Basri Sebut Wajar, Berikut Alasannya

"Kalau LPEI itu misinya bukan cari untung, oleh karena dia tidak mirip bank. Kalau bank tarik dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkan dalam bentuk kredit, nah kalau lembaga pembiayaan ekspor ini dia dapat suntikan dana dari pemerintah plus dana jual obligasi untuk membiayai ekspor," papar Faisal Basri.

"Jadi jelas itu negara memberikan modal utama untuk dipisahkan, jadi bukan dari APBN lagi. Kecuali kalau pemerintah ingin menyuntikan dana agar pendanaannya lebih besar, tapi itu dipisahkan dari kekayaan negara," jelasnya.

Baca juga: Penanganan Covid-19 Jadi Kunci Kepulihan Parekraf, Sandiaga Uno Ingatkan Pentingnya CHSE & Prokes

Baca juga: Pariwisata Bali Siap Dibuka Oktober 2021, Sandiaga Uno: Ekonomi Kembali Pulih, Masyarakat Bangkit

Oleh karena itu, menurutnya defisit yang dialami LPEI sangat wajar.

Mengingat besarnya resiko dan besarnya dana yang digelontorkan dalam kegiatan ekspor. 

"Nanti kalau misalnya lembaga itu butuh dana disuntik lagi, karena misalnya misinya lebih besar perlu pendanaan lebih besar dan negara akan suntikan lagi," papar Faisal Basri

"Seperti yang saya katakan untungnya bisa kecil-bisa rugi, karena memang lembaga ini membiayai kegiatan ekspor yang resikonya lebih besar, di mana bank-bank tidak mau kasih pinjaman," jelasnya. 

Berbeda dengan Faisal Basri, Ahli Auditor, Drs. Eddy Hary Susanto Ak. CACPA CFrA CRA CACP menyoroti defisit LPEI dari sudut pandang hukum.

Dirinya memaparakan suatu audit yang sifatnya investigatif atau berkaitan dengan kerugian negara mutlak harus dilakukan lebih dulu sebelum dilaporkan secara resmi oleh penanggung jawab perusahaan.