Perputaran Uang MBG Capai Rp 6,12 Triliun, Rudy Susmanto Optimis Tekan Angka Pengangguran di Bogor

Laporan wartawan Wartakotalive.com Hironimus Rama

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, CIBINONG - Bupati Bogor Rudy Susmanto optimis program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menekan angka pengangguran di Kabupaten Bogor.

Hal itu diungkapkan Rudy usai rapat koordinasi dengan jajaran kepala dinas Pemkab Bogor di Cibinong pada Kamis (16/10/2025).

"Mekanisme Dapur MBG akan menggerakkan ekonomi lokal secara masif," kata Rudy. 

Ia menargetkan Kabupaten Bogor dapat menjalankan Program Makan Bergizi (MBG) dengan menargetkan 570 dapur yang beroperasi.

"Satu dapur itu bisa mempekerjakan 50 orang, mulai dari tukang masak, tukang membersihkan, hingga tukang cuci. Jika ada 570 dapur, kita akan menciptakan 28.500 lapangan pekerjaan baru," ungkap Rudy.

Baca juga: Serap 28.500 Tenaga Kerja, Perputaran Uang Program MBG di Kabupaten Bogor Capai Rp 12 Triliun

Politisi Partai Gerindra ini mengungkapkan program MBG ini menjadi solusi nyata penanganan pengangguran dan perputaran ekonomi.

Pasalnya, uang yang berputar untuk operasional MBG adalah dana dari Pemerintah Pusat, bukan dari APBD Kabupaten atau Provinsi.

"Total dana pusat sebesar Rp 6,12 Triliun per tahun akan berputar di Kabupaten Bogor. Nilai ini setara dengan setengah APBD kita," ucap Rudy.

Rudy berharap MBG dapat menjadi  langkah strategis dan terobosan besar untuk mengatasi ancaman defisit anggaran 2026.

Baca juga: Rudy Susmanto Targetkan Bangun 570 Dapur MBG, Lebih dari 100 Sudah Beroperasi  

"MBG ini dapat menangani masalah pengangguran di Kabupaten Bogor," tuturnya.

Selain berharap pada MBG, Bupati Bogor juga mengambil sejumlah langkah dalam mengatasi defisit anggaran 2026 yang saat ini mencapai Rp 1,5 Triliun.

Beberapa diantaranya, efisiensi belanja wajib dan integrasi program antar perangkat daerah. 

Rudy mengungkapkan ada empat tantangan utama APBD 2026 yang berpotensi membebani anggaran daerah.

Keempat tantangan itu adalah Dana Transfer Pusat dipotong, iuran BPJS yang seharusnya dibantu Provinsi kini hanya sebagian, DAK ditiadakan, dan beban gaji P3K guru kini harus ditanggung APBD.

Baca juga: Pastikan Menu MBG Aman Dikonsumsi, SPPG Yayasan Jabal Quran-PPUMI Bogor Siapkan Chef Khusus

Untuk mengimbangi dampak finansial dan meningkatkan ekonomi masyarakat, fokus utama Rudy Susmanto, menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mengakhiri program "jalan sendiri-sendiri" dan beralih ke model integrasi klaster usaha.

"Berapapun uang yang dikeluarkan, harus bergantung bagaimana ekonomi masyarakat bisa bergerak, bukan sekedar menggugurkan kewajiban," tandasnya.

Bupati Rudy mencontohkan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perindustrian, dan Dinas Koperasi harus berkoordinasi penuh. 

"Dinas Koperasi menggelar pelatihan pembuatan sepatu, Dinas Perindustrian menyiapkan mesin dan bahan baku, lalu mengambil peserta dari klaster yang sama. Hasil produk kemudian dibantu distribusinya, bahkan diusulkan menjadi pengadaan seragam sekolah," pintanya.

Rudy juga mewajibkan minimal satu perangkat daerah menyelenggarakan satu klaster pelatihan dan bantuan usaha bagi peserta.

"Kebijakan akanmelahirkan banyak wirausahawan baru di Kabupaten Bogor," tandasnya.