Perbaiki Jembatan Leuwiranji Kecamatan Rumpin, Pemkab Bogor Minta Bantuan Pemerintah Pusat

Laporan wartawan Wartakotalive.com Hironimus Rama

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, CIBINONG - Pemerintah Kabupaten Bogor mengusulkan pembangunan sejumlah proyek proritas kepada pemerintah pusat.

Salah satunya adalah pembangunan Jembatan Leuwiranji di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, di Cibinong, Kamis (30/10/2025).

“Kami mengusulkan pembangunan Jembatan Leuwiranji dan penataan jalan tambang kepada pemerintah pusat," ujarnya.

Usulan itu disampaikan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rekornas) yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Rabu (29/10/2025).

Baca juga: Jalan Rusak Tak Kunjung Diperbaiki, Warga Desa Cinangka Ciampea Bogor Merasa Dianaktirikan

Ajat menjelaskan pembangunan Jembatan Leuwiranji dan jalan tambang ini bersifat mendesak karena berdampak langsung kepada masyarakat.

"Keduanya sangat krusial bagi kelancaran mobilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah," papar Ajat. 

Selain itu, Pemkab Bogor juga mengajukan peningkatan infrastruktur pendukung ketahanan pangan, terutama pada sektor perikanan.

"Kondisi fiskal daerah terdampak kebijakan Transfer Keuangan Daerah (TKD) sehingga butuh bantuan pemerintah pusat untuk biaya pembangunan mendesak," ucapnya.

Baca juga: Rudy Susmanto Pastikan Jalan dan Jembatan Rusak di Kabupaten Bogor Selesai Diperbaiki Jelang Lebaran

Kabupaten Bogor juga terus berkomitmen mendukung implementasi program Astacita seperti pemberdayaan ekonomi melalui koperasi desa, pembangunan sekolah rakyat, perumahan rakyat serta kolaborasi dengan TNI untuk pembangunan fasilitas publik.

Untuk program nasional tiga juta rumah, Ajat menyampaikan bahwa Kabupaten Bogor menjadi salah satu daerah dengan kontribusi tertinggi dalam penyediaan perumahan tersebut.

“Dari data yang disampaikan Kementerian Perumahan, Kabupaten Bogor termasuk penyumbang terbesar dalam program tiga juta rumah," jelasnya. 

Selain pembangunan rumah baru, program ini juga mencakup penanganan rumah tidak layak huni (Rutilahu) dan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS).

"Seluruh kebijakan tersebut memerlukan masukan langsung dari pemerintah daerah agar pelaksanaannya di lapangan lebih tepat sasaran," tandas Ajat.