Antisipasi Keracunan Makanan, Rudy Susmanto Segera Bentuk Satgas MBG

Laporan wartawan Wartakotalive.com Hironimus Rama 

WARTAKOTALIVE.COM, CIBINONG – Kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) sedang marak di berbagai daerah di Indonesia. 

Data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat  ada sekitar 6.452 kasus keracunan menu MBG hingga akhir September 2025.  

Ada lima provinsi dengan jumlah keracunan MBG terbanyak, yakni Jawa Barat dengan 2.012 kasus, DI Yogyakarta 1.047 kasus, Jawa Tengah 722 kasus, Bengkulu 539 kasus, dan Sulawesi Tengah 446 kasus.  

Baca juga: Keracunan Siswa Marak Terjadi, Pemkab Bogor Perketat Pengawasan Program MBG

Sementara data resmi dari Badan Gizi Nasional, Kementerian Kesehatan, serta BPOM mencatat jumlah total korban berada di kisaran 5 ribu orang. 

Saat ini pemerintah sedang membentuk Satuan Tugas (Satgas) MBG untuk mengawasi tata kelola program ini, termasuk mencegah terulangnya kasus keracunan. 

Langkah ini didukung oleh Bupati Bogor, Rudy Susmanto. Politisi Partai Gerindra ini pun akan membentuk Satgas MBG di tingkat Kabupaten Bogor. 

“Saya mendukung penuh upaya pemerintah pusat demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta terwujudnya kehidupan yang sehat dan sejahtera,” kata Rudy di Cibinong, Selasa (30/9/2025).

Baca juga: Siswa-siswi SMK Negeri 1 Cileungsi Senang Dapat MBG, Berharap Menu Lebih Baik Lagi

 Dia mengungkapkan Pemkab Bogor sedang menyiapkan alokasi anggaran yang diarahkan untuk mendukung program makanan bergizi gratis.

"Untuk MBG, kita sudah memiliki tim percepatan, namun perlu ditambah Satgas MBG yang bertugas menyinkronkan program pusat dengan daerah," paparnya.  

Rudy memastikan tiga bulan terakhir 2025 ini menjadi momen tepat mengambil langkah-langkah yang konkret untuk menjawab kebutuhan masyarakat terkait MBG ini.  

"Kita butuh penguatan dalam pola pengawasan, baik harian maupun mingguan,” jelasnya. 

Bupati Bogor juga menekankan pentingnya evaluasi rutin pelaksanaan program MBG dengan melibatkan berbagai perangkat daerah, termasuk Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta Diskominfo untuk mendukung transparansi pelaporan. 

“Evaluasi akan kita lakukan secara berjenjang, mulai dari harian, mingguan, hingga tingkat nasional. Dengan demikian progres bisa terpantau secara akurat dan real time,” tambahnya. 

Rudy Susmanto berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.  

“Instrumen teknis, mekanisme penganggaran, hingga strategi sosialisasi harus segera kita siapkan, sehingga program bisa langsung dieksekusi demi kesehatan masyarakat Bogor dan Indonesia,” tandasnya.