Masih Tersisa 14.000 Rutilahu di Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto Janji Tuntaskan 3 Tahun

Laporan Wartawan TribunnewsDepok.com Hironimus Rama

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, CIBINONG – Pemerintah Kabupaten Bogor masih memiliki pekerjaan rumah terkait percepatan penanganan rumah tidak layak huni (Rutilahu).

Berdasarkan data yang ada, jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Bogor mencapai sekitar 14 ribu unit. Angka ini tentu menjadi perhatian serius, karena menyangkut kualitas hidup ribuan keluarga.

Terkait hal itu, Bupati Bogor, Rudy Susmanto, berjanji untuk menyelesaikan program rehabilitasi Rutilahu ini dalam waktu maksimal tiga tahun.

Baca juga: Pemkab Bogor Gandeng Kostrad di Program Rehab Rumah Tidak Layak Huni

Target yang dicanangkan oleh politisi Partai Gerindra ini lebih cepat dari proyeksi umum sebelumnya yang membutuhkan lima tahun.

"Kami mengambil langkah percepatan agar masyarakat tidak menunggu terlalu lama untuk memiliki hunian yang layak,” kata Rudy di Cibinong, Jumat (26/9/2025).

Rudy menegaskan keberhasilan percepatan program Rutilahu akan sangat ditentukan oleh kemampuan fiskal daerah.

Namun, ia optimistis target ini dapat tercapai karena tren pendapatan daerah menunjukkan pertumbuhan positif, seiring stabilnya sektor ekonomi lokal seperti perdagangan, industri kecil, dan pariwisata.

“Di APBD Perubahan nanti, kita akan prioritaskan anggaran untuk program Rutilahu. Ini bagian dari upaya kami menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Kami tidak ingin mereka menunggu terlalu lama untuk mendapatkan hunian yang lebih baik,” ucapnya.

Dalam APBD Perubahan 2025, Pemerintah Kabupaten Bogor telah menyiapkan kurang lebih 3.750 unit rumah untuk diperbaiki, tersebar di 40 kecamatan dan 416 desa.

Program ini berjalan paralel dengan intervensi pembangunan lain, termasuk melalui sinergi bersama TNI, Polri, hingga program pusat melalui DPR RI.

“Dari APBD murni ada sekitar 3.750 rumah," jelasnya.

Selain itu, Pemkab Bogor juga memiliki program kolaborasi dengan TNI maupun Polri  untuk percepatan pembangunan yang menyentuh langsung masyarakat.

"Bahkan program pusat melalui DPR RI pun tetap terkoordinasi dengan pemerintah daerah, agar tidak terjadi tumpang tindih bantuan,” terang Rudy.

Dia menambahkan seluruh data penerima bantuan diverifikasi secara berlapis, mulai dari tingkat RT/RW, desa/kelurahan, hingga dihimpun oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor.