AMI DKI: Gedung DPR Bukan Kura-Kura, tapi Simbol Kepak Garuda

Hal ini dilakukan untuk mempercepat proses penetapan Gedung Nusantara DPR sebagai cagar budaya nasional.

“Jadi nanti kalau dari Gubernur Jakarta masuk legalitasnya, administrasinya, kami bisa lebih cepat da meneruskan rekomendasi untuk ditetapkan sebagai cagar budaya nasional,” jelasnya.

Tiga Substansi

Endy menilai, gedung Nusantara di DPR RI sangat layak menjadi cagar budaya nasional, jika mengacu pada UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Regulasi itu menyebut, kriteria cagar budaya adalah berusia 50 tahun atau lebih; mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun; memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan atau kebudayaan; serta memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Sementara untuk kriteria cagar budaya nasional adalah memiliki wujud kesatuan dan persatuan bangsa.

Kemudian kara adiluhung yang mencerminkan kekhasan kebudayaan Bangsa Indonesia; cagar budaya yang sangat langka jenisnya, unik rancangannya dan sedikit jumlahnya di Indonesia.

Selanjutnya, bukti evolusi peradaban bangsa serta pertukaran budaya lintas negara dan lintas daerah, baik yangt telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat dan atau contoh penting kawasan permukiman tradisional, lanskap budaya dan atau pemanfaatan ruang bersifat khas yang terancam punah.

Secara pribadi, Endy melihat ada tiga substansi yang membuat gedung Nusantara ini layak sebagai cagar budaya nasional.

Pertama adalah objek itu sendiri, di mana terlihat dari aristektur dan struktur bangunan.

Kedua, mengacu pada argumentasi yang terkandung dari gedung Nusantara tersebut atau historisnya.

Ketiga adalah objeknya kuat dan narasi sejarah kuat, yang dilengkapi oleh data-data faktual.

“Karena itu jika dilihat secara sekilas, Gedung Nusantara sangat cocok dijadikan sebagai cagar budaya nasional,” katanya. (faf)