AMI DKI: Gedung DPR Bukan Kura-Kura, tapi Simbol Kepak Garuda

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA -- Ketua Asosiasi Museum Indonesia (AMI) DKI Jakarta, Yiyok T. Herlambang, menjelaskan bahwa secara filosofis Gedung Nusantara DPR RI merepresentasikan kepak sayap burung Garuda yang menaungi seluruh Nusantara.

Menurut Yiyok, gedung yang sebelumnya dikenal sebagai Gedung Conefo itu memegang peranan penting dalam sejarah Indonesia.

Bentuk bangunannya, yang sepintas juga dianggap menyerupai kura-kura, menyimpan beragam kisah dan literasi bersejarah bagi masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Yiyok dalam seminar nasional bertajuk “Dari Conefo menjadi Rumah Rakyat: Gedung DPR RI sebagai Cagar Budaya Nasional” yang digelar beberapa waktu lalu di Kompleks Parlemen RI.

“Yang menarik, faktanya gedung kita ini, atapnya menyerupai kura-kura, namun sebetulnya kalau saya baca secara filosofi bahwa atap tersebut melambangkan kepak sayap burung garuda,” jelasnya.

Menurutnya, gedung DPR merupakan tempat representasi dari penyalur aspirasi masyarakat.

Gedung ini juga menjadi tempat wisata studi tour, penelitian, dan terbuka untuk masyarakat.

Kata dia, gedung ini dibangun dari gagasan Presiden RI Ir. Soekarno yang ingin membangun gedung Sekretariat Conference of the Emerging Forces (Conefo).

Conefo merupakan perkumpulan negara-negara Asia, Afrika dan Amerika Latin.

Perkumpulan ini dibentuk untuk membuat tandingan bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Gedung ini dirancang oleh Soejoedi Wirjoatmodjo, yang ditetapkan dan disahkan oleh Presiden Soekarno pada 22 Februari 1965.

Dia menambahkan, gedung ini menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa penting di Indonesia.

Salah satu momen yang tidak terlupakan adalah peristiwa berakhirnya masa pemerintahan orde baru dan lahirnya masa reformasi pada Mei 1998 lalu.

Saat itu, ribuan mahasiswa berunjuk rasa dan sebagian dari mereka menduduki atap gedung berwarna hijau tersebut.

Mereka menuntut Presiden RI Soeharto mundur dari kursinya sebagai kepala negara dan pemerintahan.

“Termasuk negara kita waktu itu masuk dalam krismon (krisis moneter). Kebetulan saya juga orang Bank Indonesia, dan saya ikut juga bagaimana situasi mencekam dan diselesaikan juga di gedung ini,” pungkasnya.

Simbol Kekuatan

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menambahkan, gedung Conefo yang digagas Presiden Soekarno merupakan simbol kekuatan Indonesia di mata dunia saat itu.

Karena itu, Presiden Soekarno berharap gedung Conefo mampu memprementasikan jati diri dan akar budaya Indonesia.

Selain itu, gedung ini dapat menunjukkan kemegahannya sebagai simbol kekayaan alam Indonesia.

Karena itu, Soekarno mempresentasikan nilai itu dalam rancangan aristektur yang melampaui zaman serta tidak ada duanya.

“Bahkan hingga sekarang beberapa arsitektur beranggapan bahwa teknik arsitektur gedung Nusantara memang unik, megah dengan perhitungan konstruksi yang memang cenderung rumit,” kata Indra. 

Cagar Budaya DKI Jakarta

Sementara itu ketetapan Gedung Nusantara DPR RI atau dulunya gedung Conefo sebagai cagar budaya tingkat provinsi masih menunggu tanda tangan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Ketetapan itu akan dijadikan pijakan untuk menjadikan Gedung Nusantara sebagai cagar budaya tingkat nasional.

Hal itu diungkapkan Anggota Tim Ahli Cagar Budaya Nasional Ar. Endy Subijono dalam kesempatan yang sama. 

Endy berujar, dari beberapa gedung yang ada di Kompleks Parlemen RI, baru gedung Nusantara yang diusulkan sebagai cagar budaya nasional.

Sementara untuk lingkungan dan gedung-gedung lainnya belum diusulkan sebagai cagar budaya.

Mengacu pada UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, penilaian dan penetapan sebagai cagar budaya dilakukan secara berjenjang.

Awalnya ditetapkan di skala provinsi dalam hal ini DKI Jakarta, kemudian naik ke tingkat nasional.

“Untuk di tingkat Jakarta kajiannya sudah selesai dan memenuhi syarat, tinggal kita tunggu kapan itu ditanda tangani oleh Gubernur karena itu bagian dari syarat legalitas penempatan di level provinsi,” kata Endy.

Secara paralel, lanjut dia, TACB Nasional juga turut mengkaji untuk menetapkan Gedung Nusantara sebagai cagar budaya nasional.

Hal ini dilakukan untuk mempercepat proses penetapan Gedung Nusantara DPR sebagai cagar budaya nasional.

“Jadi nanti kalau dari Gubernur Jakarta masuk legalitasnya, administrasinya, kami bisa lebih cepat da meneruskan rekomendasi untuk ditetapkan sebagai cagar budaya nasional,” jelasnya.

Tiga Substansi

Endy menilai, gedung Nusantara di DPR RI sangat layak menjadi cagar budaya nasional, jika mengacu pada UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Regulasi itu menyebut, kriteria cagar budaya adalah berusia 50 tahun atau lebih; mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun; memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan atau kebudayaan; serta memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Sementara untuk kriteria cagar budaya nasional adalah memiliki wujud kesatuan dan persatuan bangsa.

Kemudian kara adiluhung yang mencerminkan kekhasan kebudayaan Bangsa Indonesia; cagar budaya yang sangat langka jenisnya, unik rancangannya dan sedikit jumlahnya di Indonesia.

Selanjutnya, bukti evolusi peradaban bangsa serta pertukaran budaya lintas negara dan lintas daerah, baik yangt telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat dan atau contoh penting kawasan permukiman tradisional, lanskap budaya dan atau pemanfaatan ruang bersifat khas yang terancam punah.

Secara pribadi, Endy melihat ada tiga substansi yang membuat gedung Nusantara ini layak sebagai cagar budaya nasional.

Pertama adalah objek itu sendiri, di mana terlihat dari aristektur dan struktur bangunan.

Kedua, mengacu pada argumentasi yang terkandung dari gedung Nusantara tersebut atau historisnya.

Ketiga adalah objeknya kuat dan narasi sejarah kuat, yang dilengkapi oleh data-data faktual.

“Karena itu jika dilihat secara sekilas, Gedung Nusantara sangat cocok dijadikan sebagai cagar budaya nasional,” katanya. (faf)