Mulyadi Marah dengan Aksi Segel Menteri Hanif di Puncak Bogor, Ini Alasannya

Laporan Wartawan TribunnewsDepok.com Hironimus Rama

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, CISARUA - Aksi penyegelan sejumlah tempat wisata di Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, oleh Kementerian Lingkungan Hidup mendapat sorotan dari anggota DPR RI, Mulyadi.

Anggota DPR - RI dari daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Bogor Mulyadi ini geram dengan penyegelan, penghentian sementara maupun pencabutan izin yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

"Saya sangat geram dan marah terhadap Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq. Tindakannya di Kawasan Puncak, telah mengganggu iklim wisata, investasi dan berakibat dirumahkannya ribuan pegawai akibat tempat kerjanya berhenti operasi," kata Mulyadi kepada wartawan, Jumat (3/10/2025).

Baca juga: Menteri Hanif Faisol Ultimatum 33 Usaha di Puncak Bogor Bongkar Sebelum Akhir Agustus 2025

Pria yang juga menjabat sebagai anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra ini mengungkapkan bahwa ada banyak efek domino dari langkah yang dilakukan oleh Menteri Hanif Faisol Nurofiq.

"Efek dominonya tidak hanya jumlah kunjungan wisatawan di Kawasan Puncak yang menurun, tetapi juga mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD), menambah jumlah pengangguran. Kalau terlalu lama dibiarkan maka akan menurunkan angka rata - rata lama sekolah dan meningkatkan angka kejahatan," ujar Mulyadi.

Dalam waktu dekat, Mulyadi berencana akan melakukan reses dengan masyarakat Kawasan Puncak, terutama masyarakat yang hidupnya bergantung dari sektor wisata. 

"Tujuan saya reses di Kawasan Puncak, tentunya belanja permasalahan, menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Puncak," tambahnya.

Baca juga: Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Perintahkan Deputi Gakkum Segel KEK MNC Lido, Ini Alasannya

Sebagai informasi, Puncak merupakan destinasi wisata unggulan di Kabupaten Bogor dan Jawa Barat. Sejak Tahun 1970-an, Kawasan Puncak selalu menjadi tujuan berlibur, baik oleh wisatawan nusantara maupun mancanegara.

Banyak warga di kawasan Puncak yang bergantung kehidupan ekonominya dari sektor pariwisata. Tetapi dengan disegelnya belasan hingga puluhan objek wisata oleh Kementerian Lingkungan Hidup, banyak pekerja yang dirumahkan. 

Data Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS), setidaknya 2.300 karyawan dirumahkan akibat berhenti operasinya sejumlah objek wisata. (*)